RATAS – Anggota Komisi IV DPR RI, Darori Wonodipuro, menegaskan bahwa perhatian khusus terhadap nelayan kecil harus menjadi prioritas utama meski anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada 2026 meningkat menjadi Rp13 triliun.

Menurut Darori, salah satu persoalan utama nelayan kecil adalah tingginya biaya operasional, terutama bahan bakar. “Nelayan kadang setiap hari belum tentu mendapat tangkapan yang cukup, tetapi tetap harus menanggung biaya bahan bakar yang tinggi. Karena itu subsidi sangat diperlukan,” ujarnya dalam wawancara dengan Parlementaria di Ruang Rapat Komisi IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/9).

Selain subsidi, Darori juga menilai pentingnya dukungan sarana penangkapan seperti jaring, perahu, dan kapal kecil. Bantuan ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas nelayan tanpa membebani modal besar.

Ia menekankan pentingnya pengembangan program Kampung Nelayan Maju sebagai upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir. Program tersebut dinilai mampu meningkatkan kesejahteraan melalui diversifikasi usaha berbasis kelautan, pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan, hingga pembangunan infrastruktur desa nelayan.

“Dengan adanya Kampung Nelayan Maju, masyarakat pesisir tidak hanya bergantung pada hasil tangkapan, tetapi juga bisa memperoleh tambahan penghasilan dari kegiatan lain yang berbasis kelautan,” jelasnya.

Legislator Fraksi Partai Gerindra itu juga mengingatkan perlunya pengawasan ketat terhadap praktik penangkapan ikan ilegal serta larangan kapal besar masuk ke wilayah tangkap nelayan kecil. Hal ini, menurutnya, penting agar nelayan tradisional tetap memiliki ruang hidup dan sumber penghidupan yang layak.

Darori menegaskan, peningkatan anggaran KKP menjadi Rp13 triliun harus benar-benar diarahkan untuk penguatan nelayan kecil, pengawasan laut, serta pengembangan sektor kelautan dan perikanan secara berkelanjutan. “Kalau program ini dijalankan dengan serius, kemiskinan di kalangan nelayan bisa ditekan, dan mereka akan lebih mandiri,” pungkasnya. (HDS)