RATAS — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten akan melakukan normalisasi sejumlah aliran sungai di wilayah Tangerang Raya sebagai respons atas banjir yang melanda beberapa kawasan pada awal Juli 2025. Dua lokasi yang menjadi prioritas penanganan adalah Kali Serua di Perumahan Maharta, Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, dan saluran air di kawasan Ciledug Indah, Kota Tangerang.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Permukiman Rakyat (PUPR) Banten, Arlan Marzan, mengatakan bahwa koordinasi lintas wilayah sudah dilakukan melalui Tim Pengendali Banjir. Rapat teknis tersebut diikuti oleh perwakilan dari Pemkot Tangerang, Pemkab Tangerang, Pemkot Tangerang Selatan, dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cidanau–Ciujung–Cidurian.

“Untuk jangka pendek, kami mendorong pemerintah daerah segera mengidentifikasi titik-titik yang bisa diperbaiki cepat. Misalnya tanggul rusak atau saluran air yang butuh normalisasi,” ujar Arlan, Selasa (15/7/2025), di Kota Serang.

Arlan menambahkan, proses pendataan titik rawan banjir telah selesai, dan saat ini tim gabungan tengah melakukan survei lapangan untuk menentukan langkah teknis lanjutan.

“Pendataan sudah selesai kemarin. Hari Senin dan hari ini tim turun ke lapangan untuk survei,” tambahnya.

Banjir yang terjadi pada Senin (7/7) dan Selasa (8/7) lalu membuat sejumlah kawasan di Jabodetabek, termasuk Kota Tangerang dan Tangsel, tergenang. Gubernur Banten, Andra Soni, menilai bahwa banjir kini terjadi lebih sering akibat perubahan pola tata ruang dan meningkatnya kepadatan penduduk.

“Dulu banjir itu empat tahun sekali, sekarang bisa dua hingga tiga kali setahun. Contohnya di Ciledug Indah, Puri Kartika, Maharta, Jurangmangu, dan sekitarnya. Ini bukti bahwa saluran air makin sempit dan tidak mampu menampung debit air,” jelas Andra.

Untuk itu, Pemprov Banten telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pengendalian Banjir yang diketuai oleh Sekretaris Daerah Provinsi. Satgas ini ditugaskan menjembatani koordinasi dan percepatan tindakan di lapangan.

“Kita butuh solusi bersama. Pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, hingga para pengembang harus duduk bersama menyelesaikan masalah ini secara menyeluruh,” tegas Andra.

Pemprov Banten berharap langkah awal ini menjadi titik balik dalam penanganan banjir lintas wilayah, terutama di kawasan padat dan rentan seperti Tangerang Raya. (HDS)