RADAR TANGSEL RATAS – PDIP meminta Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melakukan autokritik terhadap Kota Depok yang dipimpin oleh kadernya. Permintaan itu menanggapi masifnya spanduk penolakan dan kritik PKS terhadap kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyarankan agar sebaiknya PKS melakukan autokritik lebih dahulu ketimbang mengkritik pemerintah, terutama dalam memajukan daerah-daerah yang kini dipimpin PKS, semisal Kota Depok.

Seperti yang sudah diketahui, saat ini Wali Kota Depok Mohamad Idris dan Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono merupakan kader PKS.

“Sekarang tampilkan saja kepala daerah mana dari PKS yang berprestasi. Di Kota Depok, puluhan tahun dipimpin PKS, tapi bagaimana prestasinya. Itu baru memimpin kota, belum memimpin Indonesia yang begitu kompleks,” kata Hasto dalam keterangannya, seperti yang dirilis Suara.com (18/9).

Hasto sekaligus meminta PKS tidak melupakan sejarah bagaimana mendiamkan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang tidak merebut Blok Rokan dan Blok Mahakam. PKS yang saat itu berada di dalam pemerintahan justru mendukung Presiden SBY untuk menyerahkan blok Cepu ke Exxon Mobil.

“Apa yang dilakukan PKS secara tidak langsung memperlemah Palestina. Karena penguatan AS berarti memperlemah Palestina,” kata Hasto.

Hasto sendiri mengaku tidak masalah jika banyak partai politik, termasuk PKS, melakukan penolakan atas kebijakan kenaikan harga BBM. Tapi Hasto mengingatkan agar partai politik tidak kehilangan konteks ketika melemparkan kritik.

“PKS harus melihat bagaimana Presiden Jokowi ini telah melakukan upaya yang tidak dilakukan ketika PKS berada di pemerintahan Pak SBY,” kata Hasto. (BD)