RATAS – Presiden RI Prabowo Subianto menilai sebagian dari tuntutan 17+8 yang digemakan masyarakat usai demonstrasi akhir Agustus lalu cukup masuk akal, sementara sebagian lainnya perlu dibicarakan lebih lanjut.

“Sebagian masuk akal, sebagian kita bisa berunding, kita bisa berdebat. Banyak yang normatif dan bisa dibicarakan dengan baik,” ujar Prabowo di Hambalang, Jawa Barat, akhir pekan ini, dikutip dari detik.com.

Salah satu poin yang mendapat respons positif adalah desakan membentuk tim investigasi independen terkait kasus Affan Kurniawan (21), pengemudi ojek daring yang tewas setelah terlindas kendaraan taktis polisi.

“Saya kira itu masuk akal, bisa dibicarakan, dan nanti kita lihat bentuknya seperti apa,” jelasnya.

Namun, untuk tuntutan menarik militer dari pengamanan sipil, Prabowo menegaskan hal itu masih bisa diperdebatkan. Menurutnya, TNI memiliki tugas konstitusional menjaga masyarakat dari segala bentuk ancaman.

“Terorisme ancaman, membakar-bakar ancaman, membuat kerusuhan juga ancaman kepada rakyat. Masa tarik TNI dari pengamanan sipil? Itu menurut saya debatable, tapi saya akan melaksanakan tugas sesuai UUD,” tegasnya.

Seruan Bertindak Proporsional

Prabowo menekankan aparat penegak hukum harus bertindak secara proporsional. Ia memastikan penindakan etik dan hukum tetap berlaku bagi aparat yang melampaui kewenangan.

“Kalau tidak bertindak proporsional, petugas juga harus bertanggung jawab. Sudah ada yang ditindak, diinvestigasi, bahkan diberhentikan. Jadi harus proporsional,” katanya.

Demo Damai, Tanpa Kekerasan

Meski membuka ruang dialog, Prabowo mengingatkan aksi demonstrasi sebaiknya dilakukan damai tanpa tindakan anarkistis. Ia menyinggung peristiwa di Makassar yang menewaskan empat ASN akibat kebakaran Gedung DPRD.

“Gerakan bakar-bakar di seluruh dunia sangat membahayakan dan mengancam nyawa orang lain. Terbukti ada ASN yang mati karena kebakaran,” ungkapnya. (HDS)