RATAS – Proyek Strategis Nasional (PSN) pipanisasi gas Cirebon–Semarang (CISEM) Tahap II senilai Rp2,8 triliun kini menuai sorotan. Center For Budget Analysis (CBA) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) segera turun tangan menyelidiki dugaan persekongkolan tender serta potensi aliran dana ke partai politik menjelang Pemilu 2029.

Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi, menilai proses tender proyek yang melibatkan PT Timas Suplindo dan PT Pratiwi Putri Sulung berlangsung tertutup dan mencurigakan. Ia juga mencurigai adanya suap yang mengalir ke oknum pejabat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk membiayai kepentingan politik.

“Jika KPK serius mengusut proyek CISEM Tahap II, sangat mungkin terkuak aliran dana ratusan miliar rupiah yang digunakan untuk mendanai partai politik menjelang Pemilu 2029,” tegas Uchok dalam keterangannya, Rabu (23/7).

Tak hanya KPK, CBA juga mendorong KPPU mengusut dugaan persekongkolan antara konsorsium KSO PT Timas Suplindo dan PT Pratiwi Putri Sulung dengan Kelompok Kerja Pemilihan Kementerian ESDM 7. Menurut Uchok, pola penunjukan rekanan terkesan direkayasa.

KPPU sendiri telah mengendus adanya indikasi pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Persekongkolan Tender. Ketua KPPU, M. Fanshurullah Asa alias Ifan, menyebut pihaknya telah mengantongi sejumlah temuan awal terkait kolusi antara peserta lelang dan panitia pengadaan di lingkungan Kementerian ESDM.

“Persekongkolan semacam ini sangat merusak iklim usaha dan berpotensi merugikan negara,” ujar Ifan.

Sebagai informasi, proyek CISEM Tahap II merupakan bagian dari jaringan transmisi gas nasional yang menghubungkan wilayah barat dan tengah Pulau Jawa. Namun dugaan praktik koruptif yang membelit proyek ini dikhawatirkan akan mencoreng tujuan strategis yang diusung pemerintah.

CBA menegaskan, KPK dan KPPU harus bertindak cepat dan transparan agar proyek vital ini tidak menjadi alat transaksi kekuasaan menjelang kontestasi politik nasional 2029. (HDS)