RADAR TANGSEL RATAS – Sandiaga Salahudin Uno atau Sandiaga Uno dikabarkan hengkang dari Partai Gerindra dan berlabuh di Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Ahli hukum tata negara dan pengamat hukum Refly Harun memiliki pandangan tersendiri atas hengkangnya Sandiaga dari Gerindra.

Dikutip dari Suara.com, Ferly menilai Sandiga tak memiliki kans untuk maju sebagai calon preisden atau calon wakil presiden pada Pilpres 2024 mendatang.

“Kalau dia di Gerindra sepertinya peluang itu terputus atau tertutup, karena Gerindra tak pernah ada mekanisme domokratis kemudian menyatakan calon presidennya adalah Prabowo Subianto sebagai ketua umum dan itu sudah sejak tahun 2009,” ujarnya melalui channel Youtube Refly Harun, Kamis (29/12/2022).

Refly yakin, Sandiaga yang sudah berlaga di Pilpres 2019 lalu mungkin ingin bertarung kembali di Pilpres 2024. Tapi, kata Refly, tidak ada cara lain bagi Sandiaga kecuali melakukan manuver. Dan salah satu manuver itu adalah pindah ke PPP.

Seperti yang sudah diketahui bersama, PPP adalah anggota dari KIB, dan KIB sampai sekarang masih abu-abu tentang siapa yang akan ditunjuk sebagai calon presiden dan calon wakil presiden untuk Pilpres 2024 nanti.

“Besar dugaan, Istana menginginkan seperti yang saya dengar adalah duet Ganjar Pranowo dan Sandiaga Uno di satu sisi, lalu duet Prabowo Subianto dan Erick Thohir di sisi yang lain. Itulah kira-kira endeorsement Istana. Tapi kita tahu bahwa untuk memajukan Ganjar itu maju mundur, karena belum jelas sikap Megawati Soekarnoputri,” papar Refly.

Sebelumnya, Refly Harun mengatakan bahwa rezim yang berkuasa saat ini telah menyusun agenda agar Pilpres 2024 hanya diikuti oleh dua pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Upaya awalnya, kata Refly, adalah dengan menarik Partai Amanat Nasional (PAN) keluar dari oposisi dan masuk ke lingkar kekuasaan. Diketahui, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dilantik Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjadi Menteri Perdagangan.

Refly melanjutkan, dengan masuknya PAN ke lingkar kekuasaan, hanya tersisa Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat di pihak oposisi. Jumlah suara kedua partai itu di parlemen kurang dari 20 persen hingga tak bisa mencalonkan presiden.

Partai Nasdem pun merangkul dua partai itu dan memunculkan sosok Anies Baswedan sebagai calon presiden. Hal itu tentu membuat rezim yang berkuasa saat ini meradang.

“Ini hal yang menurut saya politik yang penuh trik. Padahal kita tahu, Istana memang tidak happy dengan Anies Baswedan, karena Anies adalah tokoh yang dianggap bisa mengubah rezim hari ini,” ungkap Refly.

Ia menjelaskan, orang-orang Istana menginginkan rezim ini tidak berubah. Kalau yang menang Ganjar Pranowo, maka betul-betul pelanjutan. “Kalau yang menang Prabowo Subianto, mungkin juga lebih mau berkompromi dengan rezim hari ini,” tutur Refly. (BD)