Soal Kabar Sri Mulyani Bakal Mundur, Ketum Apindo: Tak Berpengaruh Pada Stabilitas Dunia Usaha

Kamis, 01 Februari 2024, Pukul 22:32 WIB
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani menilai kabar sejumlah menteri mundur dari kabinet Presiden Jokowi tidak berpengaruh pada stabilitas dunia usaha. (foto: istimewa)

RADAR TANGSEL RATAS – Dalam beberapa hari ini, dunia usaha dikagetkan oleh kabar sejumlah menteri yang bakal mundur dari kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi). Salah satunya adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Sri Mulyani disebut-sebut ingin mengundurkan diri dari Kabinet Indonesia Maju. Ia bahkan dikabarkan sudah menghadap Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri untuk meminta izin pengunduran diri itu.

Meski demikian, sentimen investor sepertinya tak terganggu oleh isu rencana mundur Sri Mulyani. Hal itu tercermin dari aktivitas aliran modal asing yang masih deras masuk ke pasar saham.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani akhirnya buka suara tentang Sri Mulyani yang dikabarkan berencana mengundurkan diri dari kabinet Indonesia Maju pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Shinta tidak banyak berkomentar mengenai hal tersebut karena merupakan keputusan individu dalam pemerintahan. “Itu kan urusan pemerintah, urusan politik saya rasa siapa yang mau mundur kita nggak bisa ikut. Kalau kita kan ngeliatnya pemerintah kita nggak bisa melihat pemerintah dari segi individu,” tuturnya kepada wartawan di kantor Apindo, Kawasan Kuningan, Jakarta, Kamis (1/2/2024).

BACA JUGA :  Budi Mulyawan: Sinergi TNI dan Pemerintah Kunci Cetak Millennial Jakarta Sehat dan Tangguh

Menurut Shinta, kalau Sri Mulyani jadi mundur maka efeknya bisa saja mempengaruhi pasar modal. Sebab, kata Shinta, para investor pasti merespons hal tersebut sebagai bagian dari sentimen negatif mereka. “Pasar market kemudian mengatakan kalau ini mundur maka turun harga saham oh itu bisa-bisa saja, tuturnya.

Lebih lanjut, Shinta menjelaskan bahwa dari sisi kacamata pengusaha, sesuatu itu tidak dapat menilai sesuatu dari sisi individu, melainkan kebijakan yang akan diterapkan dan mempengaruhi keberlangsungan bisnis.

“Tapi dari pengusaha kan nggak bsa melihat individu menteri kita kan harus bisa melihat kebijakan secara menyeluruh yang harus kami selalu berikan masukan kritikan itu kan secara kebijakan kita nggak melihat oranng per orang,” ujarnya. (ARH)

Latest

Musala Ponpes Al Khoziny Sidoarjo Ambruk dan Telan Korban Jiwa, Begini Respons DPR

RATAS –  Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan duka cita terkait insiden ambruknya musala di pondok pesantren Al Khoziny Sidoarjo, Jawa Timur yang menelan tiga korban...

Eks Bupati Sleman Jadi Tersangka Dugaan Korupsi

RATAS – Mantan Bupati Sleman inisial SP ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana hibah pariwisata tahun 2020. Penetapan tersangka terhadap Bupati Sleman periode 2010-2015...

Tok! Razman Nasution Divonis 1,5 Tahun Penjara

RATAS — Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara menjatuhkan vonis 1,5 tahun penjara kepada Razman Arif Nasution terkait perkara pencemaran nama baik Hotman Paris Hutapea. Amar putusan...

Madagaskar Dilanda Gelombang Protes Besar-besaran! Presiden Bubarkan Pemerintahan 

RATAS – Presiden Madagaskar Andry Rajoelina memutuskan membubarkan pemerintahannya setelah gelombang protes besar-besaran oleh generasi muda atau gen Z. Dilansir dari The Guardian, aksi...

Sang Alang Kritik Peran Relawan, Program MBG, dan Kebijakan Razia Kendaraan Bobby Nasution

Sang Alang Kritik Peran Relawan, Program MBG, dan Kebijakan Razia Kendaraan Bobby Nasution RATAS.id — HR. Sang Alang Hardjono, atau yang dikenal sebagai Sang Alang—pencipta lagu fenomenal...
3984931246225911134
CMS-Critic-Banner-300x600