RATAS — PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) terus memperkuat peranannya dalam mendorong digitalisasi pemerintahan melalui penyelenggaraan Borneo Digital Summit 2025 yang berlangsung di Balikpapan, Kalimantan Timur. Forum strategis ini difokuskan untuk mempercepat implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan pemerintah daerah sebagai fondasi utama tata kelola yang modern, transparan, dan partisipatif.

Mengusung tema “Lead the Change, Win the Future: Digital Victory in B2B”, acara ini dihadiri oleh para pemimpin kementerian dan pejabat tinggi daerah, termasuk Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Dr. Akmal Malik, Plt Deputi Bidang Transformasi Digital Pemerintah KemenPANRB Cahyono Tri Birowo, Direktur Akselerasi Teknologi Pemerintah Digital Daerah Komdigi Aris Kurniawan, dan Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah II Kemendagri Ir. Suprayitno.

Turut hadir dari TelkomGroup, Direktur Utama Dian Siswarini, Direktur Network Nanang Hendarno, Direktur Human Capital Management Henry Christiadi, serta EVP Telkom Regional IV Kalimantan Rachmad Dwi Hartanto.

Dalam sambutannya, Dian Siswarini menegaskan bahwa Telkom bukan sekadar perusahaan digital, tetapi juga mitra strategis pemerintah dalam menghadirkan lompatan transformasi digital. “Digitalisasi bukan pilihan, tapi keharusan. Dan keberhasilannya hanya bisa dicapai melalui kolaborasi lintas sektor,” ujarnya.

Dian memaparkan tiga peran utama Telkom dalam mendukung digitalisasi nasional, yakni penyediaan infrastruktur digital, pembangunan platform digital, dan penyelenggaraan layanan digital yang terintegrasi. Ia juga mengajak semua pihak untuk menjadikan forum ini sebagai ruang sinergi menuju pelayanan publik berbasis teknologi yang lebih baik.

Beragam materi disampaikan oleh para narasumber kementerian, mulai dari penguatan otonomi daerah melalui digitalisasi layanan publik, integrasi SPBE untuk efisiensi birokrasi, hingga optimalisasi pembangunan daerah berbasis data digital dan inovasi.

Rangkaian acara ditutup dengan sesi Focus Group Discussion (FGD) yang mempertemukan pemda, industri, dan praktisi teknologi guna merumuskan langkah konkret dalam percepatan transformasi digital di daerah.

Rachmad Dwi Hartanto, EVP Telkom Regional IV Kalimantan, menyampaikan bahwa transformasi digital pemerintah daerah tidak bisa dilakukan secara parsial. “Dibutuhkan strategi yang matang, pemanfaatan teknologi yang relevan, serta pendampingan dari mitra terpercaya agar SPBE benar-benar berjalan efektif dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.

Melalui Borneo Digital Summit 2025, Telkom menegaskan komitmennya sebagai motor penggerak digitalisasi nasional. Kolaborasi erat antara pemerintah pusat, daerah, dan sektor swasta menjadi kunci dalam menciptakan tata kelola pemerintahan digital yang efisien serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan. (HDS)