RATAS – Foto Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni tengah bermain domino dengan Aziz Wellang, bekas tersangka kasus pembalakan liar, viral di media sosial pada Senin malam (1/9/2025).

Momen itu terjadi di tengah gelombang demonstrasi besar di Jakarta dan berbagai daerah, yang menolak kenaikan tunjangan anggota DPR serta menuntut keadilan atas tewasnya pengemudi ojek online Affan Kurniawan akibat terlindas kendaraan taktis Brimob.

Dalam foto yang beredar, selain Raja Juli dan Aziz, tampak hadir Abdul Kadir Karding, mantan Menteri P2MI yang baru dicopot, serta Andi Rukman Nurdin Karumpa, Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional Persatuan Olahraga Domino Indonesia (Pordi).

Raja Juli membenarkan kehadirannya dalam permainan tersebut, namun menegaskan bahwa dirinya tidak mengenal Aziz. Ia juga menekankan komitmennya untuk menindak tegas praktik pembalakan liar.

Meski demikian, sejumlah organisasi lingkungan menilai foto itu problematik. Walhi Nasional, melalui Manajer Kampanye Hutan dan Kebun Uli Arta Siagian, menilai foto tersebut mencerminkan kedekatan simbolik antara pejabat negara dengan pihak yang diduga bermasalah di sektor lingkungan.

“Dari konteks komunikasi simbolik, foto itu memunculkan kecurigaan publik tentang bagaimana negara tunduk kepada terduga perusak hutan atau kepentingan bisnis,” ujar Uli.

Menurutnya, Menteri Kehutanan sebagai simbol perlindungan hutan tidak seharusnya duduk bersama pihak yang pernah tersangkut kasus kejahatan lingkungan. “Menhut itu tujuannya melindungi hutan, bukan justru kemudian duduk bersama dengan orang-orang yang diduga melakukan kejahatan kehutanan. Itu ada pelanggaran etik di sana,” tegasnya.

Uli juga mengingatkan bahwa Kementerian Kehutanan memiliki kewenangan strategis, mulai dari penerbitan izin pinjam pakai kawasan hutan untuk perkebunan hingga pertambangan, hingga kewenangan memberi legalitas atau keringanan terhadap pelanggaran kehutanan.

Ia menegaskan, untuk menjawab kecurigaan publik, kementerian harus serius menindak para pembalak liar dan jejaring bisnis perusak hutan. “Jika ke depan tidak ada kasus kehutanan yang berhasil dibongkar dan dibawa ke pengadilan, maka kecurigaan publik akan semakin kuat,” tandasnya. (HDS)