RATAS – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyebut bahwa korupsi merupakan “penyakit berbahaya” yang dapat menghancurkan negara jika tidak ditangani dengan tegas.

Hal itu disampaikan Prabowo dalam sesi dialog bersama Chairman and Editor-in-Chief Forbes Media, Steve Forbes, pada ajang Forbes Global CEO Conference 2025 di Hotel The St. Regis, Jakarta, Rabu (15/10).

“Menurut saya, korupsi adalah penyakit. Ketika sudah mencapai stadium 4 seperti kanker, akan sangat sulit disembuhkan. Dalam sejarah, korupsi bisa menghancurkan negara, bangsa, dan rezim. Jadi, ya, saya bertekad untuk memberantas korupsi,” ujar Prabowo.

Prabowo kemudian menuturkan kisah nyata saat pertama kali menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Ia menegaskan kepada seluruh anggota keluarganya untuk tidak terlibat dalam proyek-proyek di kementerian yang ia pimpin.

Meski demikian, dalam praktiknya, Prabowo mengakui bahwa godaan bisnis tetap ada. Ia menceritakan bagaimana dirinya menolak proyek yang melibatkan anggota keluarganya sendiri, bahkan ketika mereka berusaha menawarkan proposal kerja sama.

“Suatu hari, salah satu keponakan saya datang membawa proyek. Saya bilang, ‘Kamu tidak pernah terlibat di bidang pertahanan, kamu tidak mengerti tentang itu. Jadi tidak, carilah usaha lain,” katanya.

Dalam forum tersebut, Presiden Prabowo juga menguraikan langkah nyata pemerintahannya dalam menindak praktik ilegal di sektor sumber daya alam.

Dia mencontohkan operasi pemberantasan tambang timah ilegal di Bangka Belitung yang berhasil menyelamatkan aset negara bernilai miliaran dolar.

“Saya melakukan program pelatihan militer dengan kapal perang, pesawat, helikopter, dan drone. Kami blokade kedua pulau tersebut, tidak ada kapal yang bisa keluar masuk tanpa diketahui. Hasilnya, penyelundupan bisa kami hentikan dan kami berhasil menyelamatkan sekitar dua miliar dolar AS,” ungkapnya.

Selain sektor pertambangan, Prabowo juga menyoroti penegakan hukum terhadap perkebunan sawit ilegal. Kepala Negara mengungkapkan bahwa sebanyak 5 juta hektare lahan perkebunan ditemukan melanggar hukum, dan pemerintah bertindak tegas dengan mencabut konsesi perusahaan terkait.

“Saya katakan, saya disumpah untuk menegakkan hukum. Maka saya perintahkan Jaksa Agung, Badan Pemeriksa Keuangan, untuk melakukan penyelidikan. Apa pun temuannya, jika ada kasus, hentikan konsesi mereka. Dan itulah yang kami lakukan,” tegasnya.

Prabowo pun optimistis bahwa penegakan hukum yang konsisten akan menumbuhkan kembali wibawa negara dan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Kepala Negara menegaskan bahwa dirinya bertekad menegakkan hukum tanpa pandang bulu dan memastikan pemerintah Indonesia dihormati oleh semua pihak.

“Saya bertekad untuk menegakkan hukum, dan saya bertekad bahwa pemerintah Indonesia harus dihormati oleh semua orang. Hukum adalah hukum, peraturan adalah peraturan,” katanya.

“Siapa yang melanggar hukum harus berhadapan dengan hukum. Sesederhana itu. Maksud saya, kita sedang memulihkan banyak aset negara, memulihkan banyak aset melalui efisiensi,” pungkasnya.