RATAS — Proyek pembangunan dermaga di Pulau Pramuka, Kabupaten Kepulauan Seribu, kembali menuai sorotan. Petisi Brawijaya Jakarta mendesak agar dermaga tersebut segera diselesaikan demi kepentingan warga dan kelancaran transportasi antar-pulau.

Ketua DPD Petisi Brawijaya Jakarta, Sigit Budi, menegaskan bahwa keberadaan dermaga sangat vital karena Pulau Pramuka merupakan pusat pemerintahan Kabupaten Kepulauan Seribu. “Dermaga itu menjadi akses utama kapal-kapal dari pulau terdekat maupun pulau lainnya. Jika dibiarkan mangkrak, aktivitas warga akan terganggu,” ujarnya, Rabu (24/8/2025).

Kritik atas proyek yang mangkrak ini sebenarnya sudah mengemuka sejak pertengahan 2025. Forum Warga Kota (Fakta) Indonesia menilai revitalisasi dermaga yang menelan anggaran APBD 2022 senilai Rp78 miliar itu tidak jelas kelanjutannya. Kondisi dermaga bahkan tampak terbengkalai dan belum bisa difungsikan.

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Nur Afni Sajim, sebelumnya juga menegaskan bahwa persoalan ini tidak bisa dianggap selesai hanya dengan adanya pengembalian dana ke kas daerah. “Mencermati perjalanan proyek dermaga ini tercium aroma korupsi, mengingat ada pengembalian dana dan proyek belum selesai hingga hari ini,” kata Sigit menambahkan.

Ia mendesak Pemprov DKI Jakarta untuk terbuka kepada publik mengenai kepastian timeline penyelesaian proyek. Menurutnya, warga Kepulauan Seribu berhak mengetahui kejelasan pembangunan fasilitas vital yang menyangkut hajat hidup mereka. (HDS)