RATAS — Salah satu korban intimidasi dalam proyek reklamasi dan pengembangan PIK-2 adalah H. Fuad Effendi Sarkasih, seorang tokoh masyarakat Banten yang merupakan keturunan Syekh Yusuf. Beliau dipaksa untuk “menjual” tanah miliknya kepada pihak pengembang PIK-2, bahkan dalam kondisi sakit dan sedang dirawat di rumah sakit.

Menurut kesaksian warga, saat itu H. Fuad didatangi oleh oknum aparat kepolisian yang hadir bersama seorang notaris dan penasihat hukum PIK-2. Di tengah kondisi fisik yang lemah, beliau ditekan untuk menandatangani surat jual beli tanah.

“Anehnya, justru yang datang meminta tanda tangan di rumah sakit adalah oknum polisi bersama notaris dan penasihat hukum dari PIK-2,” ungkap Sugandi Muhammad Junaedi, aktivis Aliansi Tangerang Menggugat yang akrab disapa Kang Gandi, Sabtu (12/4/2025).

Kang Gandi menambahkan, hampir seluruh warga yang tinggal di kawasan proyek tersebut mengalami tekanan dan intimidasi serupa. Bahkan, tidak sedikit yang mengalami kriminalisasi dengan berbagai modus.

“Banyak warga yang akhirnya menjual tanahnya karena ancaman dan tekanan, baik dari preman bayaran maupun oknum aparat penegak hukum, yang seharusnya justru melindungi rakyat dari rasa takut dan ketidakadilan,” ujarnya.

Ironisnya, menurut pengakuan warga, masih banyak tanah milik masyarakat yang belum dibayar lunas oleh pihak PIK-2, namun sudah dikuasai dan digunakan dalam proyek tersebut.

Koalisi Rakyat Banten Menyatakan Sikap

Menyikapi berbagai pelanggaran yang terjadi di lapangan, tokoh masyarakat Banten bersama tokoh nasional yang tergabung dalam *Koalisi Rakyat Banten* menyampaikan pernyataan sikap sebagai berikut:

1. Mengutuk keras segala bentuk intimidasi, kriminalisasi, dan perampasan tanah yang dilakukan demi kepentingan proyek PIK-2.

2. Mendesak Pemerintah Pusat untuk menghentikan seluruh kegiatan pembangunan PIK-2, mencabut izin proyek, dan mengusut tuntas pelanggaran hukum, pelanggaran HAM, serta dugaan korupsi yang terjadi selama berlangsungnya proyek ini.

3. Menuntut PT Agung Sedayu Group selaku pengembang PIK-2 untuk mengembalikan tanah masyarakat yang telah dirampas, serta menyerahkan kembali surat-surat kepemilikan kepada pemilik sah, karena transaksi yang dilakukan dengan unsur paksaan tidak memiliki kekuatan hukum yang sah.

4. Mengajak seluruh elemen masyarakat, organisasi sipil, tokoh nasional, dan tokoh agama untuk bersolidaritas mendukung perjuangan masyarakat Banten, serta menolak keberlanjutan proyek PIK-2 yang telah merugikan rakyat.

Pernyataan ini disampaikan sebagai bentuk penegasan sikap rakyat Banten atas ketidakadilan yang terjadi di tanah mereka sendiri. Sudah saatnya negara hadir dan berpihak kepada rakyat, bukan korporasi.