RADAR TANGSEL RATAS – Berbagai kalangan, mulai dari Komisi V DPR RI, Kementerian Perindustrian (Kemenperin), para pelaku industri, hingga para pengemudi truk meminta agar pelaksanaan Zero Over Dimension Over Load (ODOL) 2023 diundur.

Permintaan pengunduran penerapan ODOL itu dilayangkan karena pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perhubungan (Kemenhub), belum memiliki kesiapan, baik dari segi sarana dan prasarana, untuk menopang pelaksanaan Zero ODOL tersebut.

Menurut anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Gerindra, Sudewo, pemerintah belum memiliki kesiapan untuk melaksanakan Zero ODOL pada tahun 2023 mendatang, hal itu, kata Sudewo, terlihat dari masih banyaknya keberatan dari para stakeholder yang merasa belum siap melaksanakan Zero ODOL pada tahun 2023 nanti.

“Saya melihat Kemenhub belum melakukan survei yang mendetail terhadap dampak yang ditimbulkan Zero ODOL ini,” ujarnya dalam sebuah seminar, dikutip dari Liputan6.com, Senin (19/12/2022).

Sudewo melihat, Kemenhub sepertinya belum menghitung ulang berapa ongkos transportasi distribusi barang atau ongkos logistik yang harus dikeluarkan akibat dari kebijakan Zero ODOL.

Kemenhub juga dinilai belum menghitung berapa banyak kendaraan yang bertambah, belum memperhitungkan kapasitas jalan yang ada apakah bisa menampung jumlah kendaraan yang semakin banyak akibat kebijakan Zero ODOL.

“Kalau ini tidak dilakukan, saya yakin pelaksanaan Zero ODOL pada 2023 nanti akan menimbulkan persoalan baru yang memaksa pemerintah untuk memperlebar jalan dengan konstruksi yang speknya angkutan barang. Ini biayanya tidak murah dan akan menambah pengeluaran APBN kita. Sementara, pos APBN kita saat ini tidak begitu bagus,” ungkap Sudewo.

Bahkan, dari sisi ekonomi, Sudewo juga belum melihat Kemenhub mempertimbangkan akan terjadinya kenaikan barang akibat kebijakan Zero ODOL yang diterapkan itu yang secara otomatis akan menaikkan angka inflasi.

Ia juga mewanti-wanti jangan sampai niat baik Zero ODOL yang semula bertujuan mengurangi resiko kemacetan lalu lintas dan mengurangi resiko kerusakan jalan, tapi dampak yang ditimbulkan justru malah lebih besar daripada yang sekarang ini berjalan.

“Untuk itu, saya meminta kepada pemerintah agar penerapan Zero ODOL di awal tahun 2023 ini layak untuk dipertimbangkan kembali atau kalau bisa ditunda pelaksanaannya,” tuturnya.

Hal senada juga disampaikan pembicara di seminar lainnya, Binoni Tio A. Napitupulu, Direktur Ketahanan dan Iklim Usaha Industri Kemenperin. Ia menegaskan bahwa kebijakan Zero ODOL dapat menyumbang inflasi 1 hingga 1,5 persen. Kemenperin setuju terhadap penerapan Zero ODOL, tapi untuk penegakan hukumnya perlu juga melihat dampak-dampaknya.

“Kami sepakat bahwa Zero ODOL sangat baik, tapi ada hal yang memang perlu kita antisipasi dengan merelaksasi kebijakan ini. Hal itu disebabkan peran logistik sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi kita,” ungkapnya.

Sektor industri sebenarnya sudah menyiapkan diri terkait kebijakan Zero ODOL tersebut. Tapi, katanya, ketika industri sudah melakukan perencanaan-perencanaan yang disesuaikan penganggaran dan peraturan, terjadi pandemi Covid-19 yang memukul dunia industri secara luar biasa.

“Kita tahu efeknya juga sampai saat ini masih terasa dan industri masih dalam tahap pemulihan dari kehilangan yang cukup banyak di awal tahun 2020 lalu,” tuturnya.

Karena itu, dia berharap penerapan Zero ODOL ini dapat diimplementasikan secara serentak dengan pemilihan target sektor secara bertahap.

“Maka besar harapan kami jika Zero ODOL ini dilakukan tentunya dengan persiapan yang lebih sempurna. Industrinya juga agar dapat disiapkan dulu baru mungkin dapat dilaksanakan Zero ODOL ini,” ujarnya.

Para pelaku industri dan pengemudi truk juga menyampaikan suara serupa, yaitu meminta Kemenhub untuk menunda pelaksanaan Zero ODOL ini. (BD)