RATAS – Universitas Gadjah Mada (UGM) digugat perdata senilai Rp 69 terkait polemik keaslian ijazah mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Gugatan perdata itu dilayangkan oleh seseorang bernama Komardin di Pengadilan Negeri (PN) Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Kepala Biro Hukum dan Organisasi UGM Veri Antoni mengatakan bahwa pihaknya saat ini tengah mencermati isi gugatan yang dilayangkan Kamardin tersebut.

“UGM mempelajari dan mencermati gugatan penggugat secara seksama dan siap menghadapi gugatan tersebut,” kata Veri, Kamis (15/5).

Menurut Veri, mengajukan gugatan merupakan hak setiap warga negara dan UGM menghormati hak tersebut.

Veri menyebut bahwa nilai kerugian yang diklaim dalam gugatan tersebut merupakan hal yang harus dibuktikan oleh pihak penggugat.

“Termasuk juga legal standing penggugat yang harus jelas,” kata Veri.

Veri menjelaskan bahwa langkah hukum berupa gugatan balik merupakan upaya yang dapat dilakukan UGM.

“Namun untuk saat ini UGM masih fokus terhadap substansi gugatan yang diajukan oleh penggugat,” tutup Veri.

Sebelumnya, Komardin menyatakan gugatan ia layangkan dengan dasar penilaiannya bahwa UGM selama ini tak terbuka dalam memberikan informasi perihal ijazah hingga skripsi Jokowi berdasarkan ketentuan Undang-Undang.

“Jadi sekarang ini kan skripsi palsu lah, ijazah palsu lah, sekarang supaya tidak menjadi gaduh di negara ini ya kita buktikan lewat pengadilan, akibat negara ini menjadi gaduh, ini kan nilai rupiah kita anjlok, kalau ini anjlok semua sektor rusak,” kata Komardin.

Menurut Komardin, dirinya tak ada urusan dengan Jokowi. Menurutnya, UGM-lah yang harus bertanggung jawab mengembalikan kondusifitas atas timbulnya kegaduhan di tengah publik hingga memicu anjloknya nilai tukar Rupiah.

“Makanya saya tuntut itu UGM kerugian materiil itu ada Rp 69 triliun, kerugian imateriil itu Rp 1.000 triliun. Dibayar ke negara bukan kepada saya,” kata Komardin.

Komardin menjelaskan, niminal kerugian itu  didasarkan pada kalkulasi nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS (USD) yang dua tahun lalu masih Rp 15.500 per dolar AS dan kini telah menyentuh Rp 16.700 per dolar AS.

Komardin menilai, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS berpotensi membuat cicilan utang Indonesia membengkak. Sementara total utang yang jatuh tempo pada 2025 mencapai Rp 800,33 triliun dengan asumsi dolar Rp15.500, yang sekarang sudah Rp16 ribu.

“Artinya ada tambahan makanya anggaran dipotong semua dialihkan ke situ. Nah kalau ini tidak diselesaikan cepat ini nilai dolar terhadap rupiah bisa Rp 20 ribu, kalau sudah Rp 20 ribu, itu negara kolaps itu,” tandas Komardin.