Pj Gubernur DKI Tegaskan Bakal Cabut KJP Bagi Siswa yang Menggunakan Dana Tersebut Untuk Beli Rokok

Jumat, 05 Mei 2023, Pukul 23:24 WIB
Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengaku keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terbatas. Ia pun meminta Dinas Pendidikan atau Disdik DKI untuk mencabut KJP Plus bagi siswa yang kedapatan menggunakan uang KJP untuk membeli rokok. (foto: istimewa)

RADAR TANGSEL RATAS – Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono berharap penggunaan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus bisa tepat sasaran. Heru tak ingin dana yang diberikan pemerintah digunakan untuk keperluan di luar pendidikan, seperti membeli rokok.

Seperti yang dilansir Suara.com (5/5/2023), Heru mengaku keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terbatas. Ia pun meminta Dinas Pendidikan atau Disdik DKI untuk mencabut KJP Plus bagi siswa yang kedapatan menggunakan uang KJP untuk membeli rokok.

“Saya minta ke Kepala Dinas Pendidikan kalau murid yang mendapatkan KJP itu kedapatan merokok maka KJP-nya wajib dicabut,” ujar Heru di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (5/5/2023).

Jika sudah dicabut, Heru pemberian KJP Plus dialihkan kepada siswa yang lebih membutuhkan. “Supaya kota berikan ke anak lain, karena kemampuan Pemda kan terbatas,” ucapnya.

Lebih lanjut, Heru meminta agar para guru di sekolah untuk lebih perhatian terhadap para siswanya. Tak hanya terkait dengan pembelajaran, tapi juga kehidupan sosial hingga penggunaan KJP.

BACA JUGA :  Beredar Isu Reshuffle Kabinet Jokowi, Begini Kata Istana

“Tugas guru di DKI, minimal mendengarkan cerita anak sambil melihat kondisi anak ini. Apalagi murid itu mendapatkan KJP, simpel kok bajunya lusuh, kan sudah ada KJP,” pungkasnya.

sebagai informasi, besaran dana KJP Plus yang diterima siswa SD/MI sebesar Rp 250.000, siswa SMP/MTs Rp 300.000, Siska SMA/MA sebesar Rp 420.000, siswa SMK Rp 450.000 dan siswa PKBM sebesar Rp 300.000.

Pencabutan KJP milik siswa telah berlangsung sejak era Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Saat itu, Ahok meminta KJP siswa yang merokok atau memiliki ponsel Blackberry Dakota agar dicabut.

“Mereka kan orang-orang yang memaksakan itu untuk mendapatkan KJP. Sebetulnya, kami nanti akan evaluasi lebih dalam lagi. Kalau merokok ketahuan, kita langsung cabut KJP-nya dan kalau pakai BlackBerry Dakota kita cabut juga KJP-nya,” ujar Basuki, yang saat itu menjabat Wakil Gubernur DKI Jakarta, 18 Maret 2013. (BD)

Latest

Ratusan Pelajar Diduga Keracunan MBG, Garut Tetapkan Status KLB 

RATAS – Ratusan pelajar diduga mengalami keracunan akibat konsumsi menu program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Garut, Jawa Barat. Kepala Dinas Kesehatan Garut Leli Yuliani menuturkan,...

Gempa Bumi Dahsyat Guncang Filipina, 69 Orang Tewas 

RATAS – Filipina tengah diguncang gempa bumi dahsyat berkekuatan magnitudo 6,9 pada Selasa (30/9) malam pukul 21.59 waktu setempat. Bencana alam tersebut menyebabkan puluhan orang meninggal dan...

Presiden Prabowo Pimpin Upacara Perdana Hari Kesaktian Pancasila di Lubang Buaya

Presiden Prabowo Pimpin Upacara Perdana Hari Kesaktian Pancasila di Lubang Buaya RATAS.id - Presiden Prabowo Subianto memimpin upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila 2025 di Monumen Pancasila...

Dua Jurnalis Dianiaya Saat Liputan di Jakarta, Publik Pertanyakan Komitmen Negara terhadap Kebebasan Pers

Dua Jurnalis Dianiaya Saat Liputan di Jakarta, Publik Pertanyakan Komitmen Negara terhadap Kebebasan Pers RATAS.id - Kekerasan terhadap wartawan kembali mencoreng wajah kebebasan pers di Jakarta....

Kasus Keracunan MBG Terus Berulang, Komisi IX DPR Desak Pemerintah Gunakan Dapur Sekolah

RATAS - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, menyampaikan keprihatinan mendalam atas kembali terjadinya kasus keracunan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kali ini, insiden...
3984931246225911134
CMS-Critic-Banner-300x600