RADAR TANGSEL RATAS – Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) harus diwaspadai karena hal itu dapat mengakibatkan meningkatnya angka kemiskinan baru di Tangerang Selatan (Tangsel) secara tajam. Pemerintah Kota (Pemkot) Tangsel harus menjaga kestabilan harga-harga pangan.

Dan, memastikan stok pangan cukup agar kebutuhan sembilan bahan pokok (sembako) untuk masyarakat Tangsel dapat terpenuhi dengan baik dan aman. Demikian diungkapkan Ketua Badan Pemenangan Pemilu Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia Tangerang Selatan (Bapilu DPD PSI Tangsel), Dondi Indrayana.

Kepada awak redaksi Kantor Berita RADAR TANGSEL ratas.id, Dondi mengatakan, penyesuaian harga BBM jenis pertalite, solar dan pertamax telah diberlakukan pemerintah mulai hari Sabtu, tanggal 3 September 2022, pukul 14.30 WIB di seluruh Indonesia. “Kenaikan BBM ini dikhawatirkan akan memicu kenaikan angka inflasi yang dapat mengakibatkan efek domino negatif terhadap perekonomian nasional hingga di pelosok daerah, termasuk di Tangsel,” ujarnya, di Tangsel, Ahad (18/9/2022).

Pria lulusan S-2, Universitas Melbourne, Australia ini menjelaskan, efek domino negatif terhadap naiknya harga BBM adalah dikhawatirkan dapat memicu kenaikan harga-harga kebutuhan pokok masyarakat. “Lalu, turunnya kembali daya beli masyarakat yang dapat mengakibatkan kelesuan perekonomian yang ujungnya dapat meningkatkan angka pengangguran hinga jumlah orang miskin baru di Tangerang Selatan,” cetusnya.

Politisi yang juga menjabat sebagai ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PSI Serpong Kota Tangerang Selatan itu mengakui, kebijakan pemerintah pusat menaikkan harga BBM ini adalah sebagai upaya untuk mencegah jebolnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). “Saat ini, APBN 2022 sudah mengakomodasi subsidi dan kompensasi energi sebesar Rp 502,4 triliun,” paparnya.

Belum lagi, lanjutnya, konsumsi BBM jenis pertalite dan biodiesel dinilai salah saasaran dan banyak dinikmati oleh 70% orang-orang pada level menengah dan kaya (pemilik mobil-mobil pribadi). “Sebagai penggantinya, pemerintah mengalihkan bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM untuk 20.65 juta keluarga kurang mampu, Bantuan Subsidi Upah untuk 16 juta pekerja,” sebutnya.

Untuk hal ini, Dondi meminta pemerintah harus menyalurkan BLT (bansos) secara transparan dan merata. “Dan, masyarakat harus ikut mengawasi agar BLT atau bansos itu tepat sasaran pada yang berhak menerimanya. Serta, tidak ada pemotongan-pemotongan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab,” cetusnya.

Di tingkat daerah sendiri, tukas Dondi, Presiden Jokowi secara langsung memberi arahan dan meminta pemda untuk menggunakan 2% dana transfer umum sebesar Rp 2,17 triliun untuk memberikan bantuan sosial kepada sejumlah lapisan pekerja, di antaranya angkutan umum, bantuan ojek online (ojol), dan untuk nelayan. “Arahan Presiden ini perlu diawasi realisasinya hingga ke daerah-daerah agar benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang membutuhkan,” urainya.

Di level daerah, seperti Kota Tangerang Selatan misalnya, Dondi menegaskan, pemkot harus melakukan mitigasi dan upaya-upaya untuk mengurangi kekhawatiran terhadap efek domino negatif tersebut. “Sektor UMKM adalah sektor yang mungkin paling terdampak terhadap kenaikan harga BBM bersubsidi. Masyarakat akan semakin memperketat keuangan keluarga dengan mengurangi pos-pos pengeluaran yang selama ini dibelanjakan, misalnya untuk membeli produk-produk UMKM, termasuk kuliner dan produk usaha kecil lainnya. Tentu ini akan berpengaruh kepada transaksi perekonomian masyarakat,” tandasnya.

Dondi yang juga seorang pelaku UMKM bidang kulier perkopian “Kopi Omboss” di Tangsel itu menyatakan, di samping persoalan perekonomian, masalah-masalah lainnya di bidang keamanan dan politik juga akan terpengaruh dengan kenaikan harga BBM tersebut. “Hal ini terlihat dari angka kriminalitas umum yang trennya naik pada tahun 2021, lalu angka kasus kekerasan perempuan dan anak juga semakin bertambah di tahun 2022,” imbuhnya.

Disebutkan Dondi, data-data menunjukkan bahwa kasus kriminalitas atau tindak kejahatan umum di wilayah Tangerang Selatan sepanjang tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 5,9 persen dari sebanyak 2.418 kasus di tahun 2020 menjadi 2.563 kasus tahun 2021. “Sedangkan, tingkat penyelesaian tindak pidana atau crime clearence justru menurun 5.7 persen dari sebesar 1.057 kasus di tahun 2020 menjadi hanya 997 kasus di tahun 2021. Kasus kriminalitas ini terbesar di Wilayah Banten,” terangnya.

Sementara, khusus pada kasus kekerasan anak dan perempuan di Kota Tangerang Selatan, menurut data dari Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) pada 2022, pun mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. “Sepanjang semester 1 tahun 2022, kasus yang dilaporkan tercatat, jumlah kasus kekerasan anak dan perempuan di Tangsel pada Januari hingga Juni 2022 sebanyak 129 kasus. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan periode yang sama pada 2021 sebanyak 78 kasus atau naik sekitar 40 persen,” ia berkata.

Dari 129 kasus tersebut, 14 kasus dialami anak laki-laki, 46 kasus pada anak perempuan, dan 69 kasus pada perempuan dewasa, Dondi menyebut. Kader PSI ini menilai, perlu adanya usaha yang terintegrasi dalam mengantispasi efek domino kenaikan harga BBM tersebut.

“Pemerintah kota juga harus memperketat pos-pos pengeluaran yang tidak dalam skala priotitas dan dapat dialokasikan dan dimanfaatkan untuk upaya menekan efek domino negatif tersebut,” sarannya.

Selain itu, Dondi menandaskan, pemkot harus memperketat pos-pos pengeluaran yang dirasa bukan merupakan program prioritas pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026. “Misalnya, pos dana hibah yang sebesar Rp 115 miliar yang harusnya bisa dialokasikan untuk upaya-upaya meningkatkan daya beli msyarakat dan upaya lainnya yang dapat memberikan dampak positip terhadap usaha kecil informal yang tidak tersentuh oleh program bantuan sosial pemerintah,” ia menyarankan lagi.

Sebagai penutup, Dondi menyoroti tahun 2022 sebagai tahun politk yang kini sudah masuk pada tahapan pemilu 2024. “Di situ, risiko-risiko harus dikaji lebih dalam terkait dampak efek domino negatif kenaikan harga BBM. Gejolak politik juga harus dipikirkan oleh Pemerintah Kota Tangsel yang nantinya dapat membahayakan pencapaian ekonomi yang sudah mulai membaik. Jangan sampai terlambat, harus segera mulai dipikirkan antisipasinya,” pungkas politisi muda PSI yang kalem, komunikatif dan rajin berdialog dengan masyarakat bawah ini. (AGS)