RADAR TANGSEL RATAS – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengungkapkan kemungkinan tidak adanya jabatan wali kota ataupun bupati di Jakarta pasca tak lagi jadi ibu kota negara.
Hal tersebut diungkapkan oleh Suharso usai bertemu Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis (24/11/2022).
“Jadi sistem pemerintahan ke depan Jakarta tetap seperti hari ini. Jadi, sebuah provinsi yang dikepalai oleh seorang gubernur dan kemudian tidak perlu ada bupati atau wali kota,” tutur Suharso, dikutip dari Liputan6.com (24/11).
Bahkan, Suharso menambahkan bahwa timnya sedang memikirkan bagaimana ke depan nanti menciptakan struktur organisasi yang lebih lincah dan bisa menjadi panutan teladan pemerintahan yang lain.
Menurut Suharso, meskipun Jakarta bakal kehilangan birokrasi di sistem pemerintahan setelah tak jadi ibu kota negara, perwujudan struktur pemerintahan yang lebih mumpuni tersebut akan lebih efektif.
Selain itu, Suharso juga membahas soal tata aturan dan kewenangan yang bakal dimiliki oleh Jakarta ke depan. Pasalnya, kata Suharso, hal-hal semacam itu akan coba dituangkan pemerintah pusat dalam bentuk undang-undang.
“Kami juga memikirkan, hal-hal yang tidak menjadi bagian dari kewenangan Jakarta akan kita coba tuangkan ke dalam undang-undang (UU) yang sifatnya akan spesialis bagi Jakarta,” ungkapnya.
Suharso menjelaskan, ke depan nanti, Jakarta dapat mengambil kewenangan-kewenangan untuk kebutuhan daerahnya tanpa disibukkan dengan hal-hal semisal relasi dengan kementerian dan lembaga lainnya.
Meski demikian, Suharso menyebut Jakarta akan tetap menjadi pusat kegiatan ekonomi. Jakarta, kata dia, bakal dibangun lebih baik. “Saya kira tidak perlu diingkari dan dirisaukan. Bahkan kita akan membangun jauh lebih baik lagi di Jakarta,” ujarnya.
Lebih lanjut, Suharso menjelaskan bahwa dirinya dan Heru Budi Hartono sepakat untuk membentuk tim yang berasal dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan Bappenas. Tim itu nantinya akan fokus mendata persoalan Jakarta pasca tak jadi ibu kota negara. (BD)
