RADAR TANGSEL RATAS – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir membantah anggapan ada perusahaan pelat merah yang mendanai Gerakan Nusantara Bersatu yang digagas Relawan Jokowi. Dia berjanji, jika ada komisaris atau direksi BUMN yang terlibat maka akan ditindak tegas.
“Kan sudah dijawab bahwa itu tidak benar ada aliran dana dari BUMN. Silakan periksa, kalau ada saya tangkap direksinya,” tandas Erick di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (29/11/2022), dikutip dari Suara.com.
Menurut Erick, bantahan itu juga sudah disampaikan oleh sejumlah anggota DPR RI yang menyatakan bahwa tidak ada dana BUMN untuk menyukseskan gelaran akbar itu. Karena itu, ia menyarankan agar semua pihak tidak saling tuduh.
“Tidak ada aliran dana sudah disebutkan kok. Sudah ada beberapa anggota DPR yang menyatakan itu tidak benar. Kita hidup itu jangan saling menuduh, tapi kalau ada fakta silahkan ini keterbukaan,” tutur Erick.
Kendati demikian, Erick mengatakan memang ada komisaris dan direksi BUMN yang tidak selalu melulu bekerja atas nama perusahaan. Dia menambahkan, ada waktu di luar jam kerja yang bisa digunakan komisaris dan direksi untuk kegiatan lain.
“Kalau yang namanya komisaris di jam-jam yang bukan waktunya, ya saya enggak bisa dong. Ada yang ikut kegiatan yayasan, ada ikut kegiatan, ini kan saya nggak. Tapi kalau di jamnya (kerja) harus komit,” pungkas dia.
Sebelumnya, mantan Sekjen Projo, Guntur Siregar, menyebut bahwa BUMN terlibat dalam acara Nusantara Bersatu di GBK Senayan, Jakarta, Minggu (27/11). Guntur menyebut acara yang turut dihadiri Jokowi itu menelan biaya Rp 100 miliar.
Dikutip dari RM.id (29/11), anggota Komisi VI DPR Fraksi PDIP Deddy Yevri Sitorus langsung membantah tudingan Guntur tesebut.
“Itu isapan jempol belaka dan fitnah keji. Saya sudah klarifikasi langsung kepada Menteri BUMN Erick Thohir. Tidak ada pengajuan proposal melalui Kementerian BUMN. Pak Erick bahkan tidak tahu sama sekali soal acara tersebut,” ungkap Deddy pada hari Senin, 28 November lalu. (BD)
