Wali Kota Jakut dan Satpol PP Diminta tidak Gegabah Bongkar Bangunan Ruko di Kawasan Niaga Pluit yang Viral, Kata FWP, Bentuk Tim Independen!

RADAR TANGSEL RATAS – Wali Kota Jakarta Utara (Jakut), Ali Maulana Hakim dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta diminta tidak gegabah membongkar bangunan ruko di Kawasan Niaga Pluit yang tengah viral belakangan ini. Segera bentuk tim independen untuk mengkaji kasus ini secara obyektif dan transparan.

Demikian diungkapkan Ketua Forum Warga Pluit (FWP), Dr. Eddie Kusuma. “Kami meminta dan mengharap Walikota Jakarta Utara (Bapak Ali Maulana Hakim) maupun Satpol PP) DKI Jakarta tidak gegabah membongkar bangunan ruko di kawasan niaga pluit yang dituduh melanggar Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan membangun bangunan di badan jalan,” ucapnya.

Kepada awak redaksi Kantor Berita ratas.id RADAR TANGSEL, di Jakarta, Rabu, 24 Mei 2023, Eddie Kusuma mengatakan, kasus tersebut viral belakangan ini. Tokoh masyarakat Jakarta yang berdomisili di Kawasan Pluit, Jakut itu pun mengingatkan tentang adanya berita-berita yang viral akhir-akhir ini yang dilontarkan oleh Ketua RT, Saudara Riang Prasetya atau Paul.

“Apa yang dikatakan Ketua RT Saudara Riang Prasetya alias Paul itu sangat tidak beralasan. Saya yang bermukim di kawasan ini selama 40 tahun tidak pernah melihat badan jalan yang lebarnya 18 meter,” tegasnya.

Tokoh masyarakat Tionghoa yang dikenal sangat nasionalis dan pluralis itu juga heran dengan apa yang diungkapkan sang Ketua RT Paul tersebut. “Saya juga heran, seorang ketua RT berani mengatakan, kalau pemerintah tidak membongkar bangunan tersebut, maka ia selaku ketua RT akan membongkar sendiri,” ketusnya.

Bentuk Tim Independen

Menurut Eddie, pernyataan arogan ketua RT tersebut tidak serta-merta menjadi dasar alasan untuk membongkar di kawasan niaga atau pasar Muara Karang. Maka dari itu, Forum Warga Pluit pun, cetus Eddie Kusuma mendesak agar dibentuk tim independen untuk mengkaji kasus ini secara obyektif, jernih dan independen.

“Segera bentuk tim independen. Supaya kasus ini dapat dikaji secara obyektif, jernih dan transparan. Sehingga, pemerintah kota tidak gegabah asal bongkar. Harus hati-hati, obyektif dan melihat efek domino yang ditimbulkan ke depannya,” pinta Eddie.

Mantan caleg DPR RI Dapil DKI Jakarta III itu menambahkan, tim independen tersebut sangatlah penting untuk mengkaji kasus tersebut secara mendalam. “Biar tim independen mengkaji secara seksama kebenaran masalah ini,” tukasnya.

Hal itu, sambungnya, dikarenakan, semua fakta, data, pasti ada di pemerintah kota (pemkot). “Dan, ada pada PT. Jawa Building. Apalagi, Kawasan Pluit, sejak didirikan berada di bawah naungan dan monitoring, pengawasan Badan Pengelolaan Lingkungan Pluit yang sekarang bernama PT Jakpro,” urainya.

Berdampak Buruk secara Ekonomi

Dijelaskan Eddie Kusuma, jika pemkot melakukan pembongkoran bagunan ruko niaga tersebut, maka hal itu akan membawa dampak buruk secara ekonomi. “Dampak buruk pasti terjadi terhadap program pemulihan ekonomi Jokowi yang saat ini sedang giat-giatnya bangkit. Dan pemerintah pun tengah berupaya keras membangkitkan kembali perekonomian masyarakat setelah pandemi Covid-19. “Jangan sampai program pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19 tidak ada hasilnya jika bangunan ruko kawasan niaga tersebut dibongkar,” tukasnya.

FWP Wadah Penampung Aspirasi

Dipaparkan Eddie Kusuma,
Forum Warga Pluit (FWP) sendiri adalah sebuah organisasi kemasyarakatan yang ada di Kawasan Pluit. “Forum ini berfungsi sebagai penampung aspirasi masyarakat dan hubungan sosialisasi pemerintah dengan masyarakat,” terang dia.

Pers harus Berimbang

Pria supel, komunikatif serta dermawan itu pun heran dengan pemberitaan selama ini yang tidak berimbang. “Saya merasa heran akhir-akhir ini beberapa media mainstream memberitakan ini hanya dengan single side (satu sisi), bukan cover both side (berimbang). Harusnya pers atau media berimbang dalam melakukan pemberitaan kasus ini. Kalau hanya dari satu sisi, itu jelas melanggar Kode Etik Jurnalistik, UU Pers tahun 1999 dan itu berpotensi jadi penyebaran berita hoaks yang melanggar UU ITE,” keluh Eddie Kusuma.

Oleh karena itu, Eddie Kusuma yang juga praktisi hukum dan advokat senior tersebut sangat menyayangkan kejadian ini. “Pemberitan yang tidak seimbang ini terkesan bergulir liar. Harus berimbang, dong. Media harus obyektif dan berimbang sebagai salah satu pilar demokrasi,” pungkas pria peraih penghargaan Indonesian Improvement Award Kategori “The Best Improvement Figure” dan penulis buku “Etnis Tionghoa dalam Politik Indonesia sebelum dan sesudah Reformasi”, “Suku Tionghoa Dalam Masyarakat Majemuk Indonesia”, “Membangun Keutuhan Bangsa dengan Memperkokoh Ketahanan Nasional” tersebut. (AGS)