RADAR TANGSEL RATAS – Perdebatan antara Partai NasDem dan Partai Demokrat (PD) mulai sengit mengenai sosok bakal cawapres dan elektabilitas bakal capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan. Padahal, Koalisi Perubahan pernah diingatkan oleh Menko Polhukam Mahfud Md soal kemungkinan adanya jegalan dari internal sendiri.
Sebab, baru-baru ini Ketua Bappilu Demokrat Andi Arief merespons anggapan Waketum Partai NasDem Ahmad Ali yang sempat menyatakan bahwa Demokrat hanya memaksa Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) jadi cawapres Anies Baswedan.
“Menurut Mad Ali, gertakan Demokrat hanya untuk memaksakan AHY menjadi cawapres Anies dan akan cabut dari koalisi bisa membuat kita berbalik tanya pada Mad Ali jika Anies memilih AHY apakah NasDem akan cabut dari koalisi?” kata Andi Arief dalam cuitannya yang diunggah pada Jumat kemarin (9/6).
Menanggapi cuitan Andi tersebut, Ahmad Ali lantas bertanya balik kepada Demokrat soal mensosialisasikan Anies Baswedan. “Jadi kami bukan dalam posisi menerima, menolak ya. Itu adalah kewenangan Anies Baswedan untuk menentukan kapan, siapa, di mana itu adalah kewenangan dia. NasDem tidak mendesak kepada Anies Baswedan untuk segera mengumumkan calon,” kata Ali kepada wartawan, Jumat (9/6).
Ali menyinggung Andi Arief yang sempat mendorong Anies untuk mendeklarasikan cawapresnya. Ali bertanya, apakah Demokrat sudah gencar mengenalkan Anies kepada masyarakat.
“Kalau alasan (cepat deklarasi) karena menurunnya elektabiltas, pertanyaan kita ke kawan-kawan Demokrat, sudahkah mensosialisasikan Mas Anies setelah mereka mendeklarasikan? Rasa-rasanya yang bisa jawab itu Partai Demokrat,” ujar Ali.
Selain itu, Andi Arief juga mengungkit elektabilitas Anies pada hasil survei yang dinilainya menjadi persoalan. Jalan keluar agar elektabilitas Anies menanjak, kata Andi Arief, adalah dengan mendeklarasikan cawapres.
“Persoalannya adalah di elektabilitas. Perlu jalan keluar yang jitu. Berdasarkan hasil studi Demokrat dan melihat survei yang ada ditambah masukan masyarakat, tugas koalisi segera saat ini adalah deklarasi berpasangan,” ungkap Andi.
Tak hanya itu, Bendum Partai NasDem Ahmad Sahroni juga menyebut Partai Demokrat memaksakan AHY menjadi bakal cawapres pendamping Anies Baswedan.
Tapi, juru bicara Anies Baswedan, Sudirman Said, membantah anggapan dari pihak NasDem yang menyebut Demokrat memaksakan AHY jadi cawapres Anies.
“Sejauh ini suasana dalam rapat-rapat Tim 8 yang merupakan wakil resmi dari partai-partai dan capres, selalu kondusif, saling support, dan saling percaya. Tidak ada suasana memaksakan kehendak, termasuk dalam membicarakan opsi-opsi bakal calon pasangan Pak Anies,” kata Sudirman dalam keterangannya, Sabtu (10/6).
Tekait pandangan beberapa kader partai di internal Koalisi Perubahan yang saling beda pandangan, mantan Menteri ESDM itu tak mempermasalahkannya. Sudirman menilai hal tersebut bagian dari menyampaikan pendapat.
“Bagus dong, demokrasi kan memberi ruang perbedaan pandangan. Ini adalah proses ujian kedewasaan dan kematangan semua pihak. Insyaallah setajam apapun perbedaan, semua akan selesai bila pemimpin sudah mengambil keputusan,” tuturnya.
Perihal apakah benar Partai Demokrat memaksakan AHY untuk jadi cawapres Anies, Sudirman menegaskan tak ada pihak yang memaksakan kehedak di Koalisi Perubahan.
“Tidak ada satupun pihak yang memaksakan. Semua mendapat kesempatan mengusulkan nama. Partai Nasdem mengusulkan beberapa nama, PKS mengusulkan beberapa figur baik kader maupun non kader. Begitupun Partai Demokrat menyodorkan sejumlah tokoh, baik internal maupun eksternal Partai. Saat ini proses memilah dan memilih sudah selesai. Tinggal tunggu hari baik bagi Pak Anies untuk memutuskan dan mengumumkan,” paparnya.
Di sisi lain, Menko Polhukam Mahfud Md telah mengingatkan koalisi pendukung Anies agar tetap kompak menjaga tiket pencapresan Anies. Sebab, bisa saja pencapresan Anies terjegal oleh koalisi internal sendiri.
Peringatan yang disampaikan Mahfud itu berawal dari kekhawatiran Anies soal penjegalan usai Presiden Jokowi menyatakan akan cawe-cawe demi bangsa dan negara. Mahfud menepis kekhawatiran Anies.
“Ndak ada (penjegalan), itu isu politik, itu bagian dari perlombaan kontestasi politik yang mengatakan ini dijegal, mungkin biar pendukungnya muncul atau mungkin biar yang milih sedikit, kenapa dijegal, karena ini. Ndak ada (penjegalan Anies),” tandas Mahfud di Lapangan Pancasila, Ende, NTT, Kamis (1/6).
Mahfud justru berpesan kepada poros koalisi pendukung Anies agar tetap kompak supaya tidak dijegal oleh internalnya sendiri.
“Kalau pemerintah tidak menjegal, mungkin saudara sih cuma ndak enak mau bilang terus terang, mungkin dari tulisan-tulisan dan pernyataan Denny Indrayana. Ndak, ndak ada yang akan menjegal. Malah saya katakan kepada dia, kamu harus usahakan di dalam berbagai forum agar koalisi yang mendukung Anies itu kompak agar Anies dapat tiket, tidak dijegal oleh internalnya sendiri,” ungkap Mahfud. (ARH)
