RADAR TANGSEL RATAS – Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menganggap TNI perlu diberi peran lebih dominan dalam menangani gangguan keamanan di Papua. Menurut Moeldoko, dibandingkan dengan Polri, TNI lebih tepat untuk diberi otoritas yang lebih besar di Papua.
“Menurut saya kurang tepat kalau (peran utamanya) itu polisi, karena memang bukan domain operation-nya di situ sehingga nanti perlu otoritas yang kuat kepada TNI,” tutur Moeldoko kepada wartawan, Rabu (5/7/2023).
Selain itu, Moeldoko juga mengaku sudah menyampaikan usulannya itu dalam rapat bersama Menko Polhukam Mahfud MD dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Dalam rapat tersebut, Moeldoko menyampaikan perlunya dipikirkan kembali mengenai lembaga yang diberi peran utama menangani keamanan di Papua. “Saya juga sudah sampaikan itu harus ada perbaikan untuk operasi ke depan,” kata dia.
Lebih lanjut, Moeldoko juga menyebut perlu ada pendefinisian ulang mengenai ancaman yang ada di Papua. Salah satunya tentang penggunaan istilah kelompok kriminal bersenjata (KKB).
Hal itu, kata Moeldoko, perlu dilakukan karena mempengaruhi penanganan atau operasi yang dilakukan di Papua nanti. “Karena itu akan mempengaruhi pola operasi yang digunakan. Dan dari pola operasi itu akan menentukan siapa role utamanya,” tuturnya.
Sementara terkait operasi penyelamatan Pilot Susi Air, Philip Mark Mehrtens, Moeldoko meminta publik menunggu. Dia menjelaskan bahwa TNI/Polri dituntut untuk berhati-hati demi keselamatan pilot berkebangsaan Selandia Baru itu.
Meoldoko menuturkan, tim juga kerap mengganti taktik karena penyandera kerap bergerak ditambah medan yang terjal sehingga menyulitkan operasi penyelamatan. “Bukan berarti kami menyerah, tetapi kami butuh waktu untuk menyelesaikan itu sehingga semuanya bisa terselesaikan dengan baik,” ungkapnya. (ARH)
