RADAR TANGSEL RATAS – Polemik Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Zaytun memasuki babak baru. Kini, aset ponpes yang terletak di Indramayu, Jawa Barat, itu sudah dibekukan dan pembinaan ribuan santrinya diambil alih oleh Kementerian Agama (Kemenag). Hal itu diungkapkan oleh Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil.
Menurut Ridwan Kamil, Ponpes Al-Zaytun telah meresahkan masyarakat. Terkait kasus hukum diduga yang dilakukan oleh Panji Gumilang, kata Ridwan Kamil, sudah ditangani Polri.
“Sesuai harapan masyarakat, sudah ditindaklanjuti. Jadi pimpinannya, Panji Gumilang sudah ditindaklanjuti kasusnya oleh Bareskrim Polri,” tutur pria yang biasa dipanggil dengan nama Kang Emil itu kepada wartawan, Kamis (6/7/2023).
Lebih lanjut, Kang Emil juga membenarkan tentang informasi bahwa ada indikasi penggalangan dana yang dilakukan di Ponpes Al-Zaytun untuk membiayai aktivitas kelompok Negara Islam Indonesia (NII). “Ada (indikasi NII). Belum sedetail itu tapi arahnya penggalangan dananya ke arah sana (NII)” ungkapnya.
Meski demikian, politisi Partai Golkar itu menegaskan bahwa hal tersebut baru berupa indikasi. Dengan demikian, pihaknya meminta masyarakat dan para ulama untuk bersikap tenang dalam menyikapi polemik Ponpes Al-Zaytun.
“Pemerintah sedang menyiapkan tindakan tegas terhadap pesantren tersebut. Jadi masyarakat harus tenang, forum ulama juga tenang, bahwa tindakan tegas sedang berlangsung,” ujar Kang Emil.
Lalu soal pembinaan ribuan santri dan pelajar di Al-Zaytun, kata Kang Emil, hal itu akan diambil alih oleh Kementerian Agama (Kemenag).
“Ribuan santrinya akan diambil alih oleh Kementerian Agama karena bagaimanapun mereka anak-anak bangsa yang harus terus belajar, tapi tentu dengan pola belajar dan kurikulum yang sesuai dengan yang kita sepakati,” papar Kang Emil.
Di sisi lain, Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyatakan telah melakukan pemblokiran terhadap rekening Pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun, Panji Gumilang. “Iya (memblokir seluruh rekening terkait Ponpes Al-Zaytun). Dalam rangka proses analisis,” kata Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, Kamis (6/7/2023).
Menurut Ivan, saat ini pihaknya masih melakukan proses pemeriksaan terhadap rekening yang telah diblokir tersebut. Ia ahanya memastikan, transaksi rekening berjumlah banyak atau besar. “Masih kami proses semua ya. Berkembang terus. (Nominal transaksi) Massive dan besar sekali,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md mengatakan, pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang memiliki 256 rekening dengan enam identitas.
“256 rekening atas nama Abu Totok Panji Gumilang, Abdusalam Panji Gumilang,” kata Mahfud saat ditemui di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Rabu (5/7/2023). “Nama dia itu enam, ada Abu Toto, Panji Gumilang, Abdusalam, pokoknya enam lah. Dan dari situ semua ada dari 256 rekening atas nama dia,” Mahfud menambahkan.
Sementara itu, Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin menuturkan bahwa salah satu alternatif untuk mengatasi polemik Ponpes Al-Zaytun adalah tidak dibubarkan, tapi dilakukan pembinaan dengan baik.
“Sehingga mereka tetap pesantren itu bisa berjalan, bisa belajar, tapi sesuai dengan aqidahnya yang sudah benar maupun juga dalam sistem kita, di dalam berbangsa bernegara,” tutur Ma’ruf di kawasan Jakarta Selatan.
Ma’ruf mengaku memahami bahwa masyarakat ingin agar pesantren tersebut dibubarkan. Tapi, pemerintah juga mempertimbangkan nasib para santri. “Nah kemudian pesantrennya ini memang masyarakat ingin banyak membubarkan, menutup, tetapi memang ada pertimbangan bahwa di situ banyak santri, cukup besar ya berapa jumlahnya itu,” ungkapnya.
“Ini perlu dibina, perlu supaya diluruskan, aqidahnya diluruskan, pemahamannya diluruskan, apa namanya komitmen kebangsaannya diluruskan nanti semuanya itu, nah itu perlu dilakukan pembinaan,” Ma’ruf menambahkan.
Saat ini, kata Ma’ruf, proses hukum kepada pimpinan Ponpes Al-Zaytun Panji Gumilang sedang berjalan. Dia tak ingin mendahului proses hukum itu.
“Ya pertama kan dari aspek pelanggaran, kan sekarang sedang diproses untuk Panji Gumilang-nya, itu satu hal. Kalau itu nanti ada sesuatu yang sudah, saya tidak mendahului, nanti kan ada keputusannya seperti apa,” katanya.
Ma’ruf juga mengaku sudah menugaskan Menko Polhukam Mahfud MD menangani masalah Al-Zaytun ini. Ma’ruf meminta publik menunggu keputusan akhirnya. (ARH)
