RADAR TANGSEL RATAS – Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengaku bakal menertibkan hutan kota di Jakarta Timur yang diduga jadi tempat berkumpulnya kaum Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT). “Ya nanti kita tertibkan, kan ada Satpol PP, nanti koordinasi,” tutur Heru di Kepulauan Seribu, Selasa (25/7).
Menurut Heru, dirinya juga sudah meminta Walikota Jakarta Timur Muhammad Anwar untuk meninjau hutan kota tersebut guna memastikan apakah benar lokasi itu dijadikan sebagai tempat berkumpulnya LGBT. “Ya saya suruh ngecek Pak Walikota,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, menurut Wali Kota Jakarta Timur Muhammad Anwar, di lokasi tersebut tak ada kaum LGBT. “Enggak ada, enggak tahu saya,” ujarnya di Gedung DPRD DKI Jakarta.
Anwar pun mengaku telah memerintahkan Kasatpol PP Jakarta Timur, Budhy Novian, agar para anggotanya menjaga seluruh fasilitas sosial dan fasilitas umum, terutama hutan kota. Menurutnya, lokasi tersebut kini dijaga oleh Satpol PP selama 24 jam. “Kan rawan hal yang tak diinginkan terjadi tapi kalau petugas enggak ada kan saya kira ya pasti akan terjadi kalau kita enggak jaga,” ungkapnya.
Saat ditanya soal siapa yang bertanggung jawab untuk mengeksekusi hal tersebut, Anwar menyebut pihak kepolisianlah yang paling berhak. Ia juga mengaku telah memberikan sosialisasi setiap hari Selasa dan Jumat dengan cara turun ke lapangan guna meminimalisir kejadian yang tak diinginkan.
“Yang pertama itu tindakan tegas koordinasi dengan forkom. Kedua, kita akan selalu monitor, monev (monitor dan evaluasi) minta laporan dari kecamatan setempat, terutama dari para manpol-manpol (Red–mantri polisi atau Satpol PP) dari wilayah kecamatan. Apa yang Anda lakukan setiap hari, bila perlu ada dokumentasi,” tutur Anwar.
Sebelumnya, anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDIP Wa Ode Herlina menyebut kawasan hutan kota di Makassar, Jakarta Timur, kerap dijadikan sebagai tempat berkumpulnya LGBT. Hal itu disampaikan Wa Ode saat membacakan kompilasi hasil kegiatan reses ke-2 tahun 2023 dalam rapat paripurna, Selasa (18/7/2023).
Ia menjelaskan bahwa salah satu poin aspirasi masyarakat terkait dengan Bidang Pemerintahan, Pertanahan, Dan Ketertiban Umum yakni DPRD meminta Pemprov DKI memperketat pengawasan hutan dan taman kota dari aksi kriminalitas dan perbuatan negatif lainnya.
“Dewan mengharapkan eksekutif melakukan pengawasan dan pengamanan, terutama di area hutan kota dan taman kota mengingat sering terjadi tindak kriminalitas di hutan kota, contohnya di hutan kota Jalan Perindustrian dan menjadi tempat berkumpulnya kaum Lesbian, gay, biseksual, dan transgender,” kata Wa Ode melalui keterangan tertulis. (ARH)
