Sebut NU Terikat Khittah 1926, Menag Tegaskan Tidak Boleh Ada Partai Mengklaim Paling NU

0
62
Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menegaskan tidak boleh ada partai yang mengklaim paling NU. Ia juga mengingatkan bahwa NU terikat pada Khittah 1926, sehingga mengambil jarak yang sama terhadap semua partai. (foto: istimewa)

RADAR TANGSEL RATAS – Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (Gus Men) merespons pernyataan Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Miftachul Akhyar yang menyebut ada yang lupa dan pura-pura tidak tahu jika NU menjaga jarak dengan partai politik. Gus Men mengaku sepakat dengan pernyataan itu sesuai dengan Khittah 1926.

“Ya memang NU kan tidak, NU itu terikat pada Khittah 1926, yang artinya bahwa dia tidak atau mengambil jarak yang sama terhadap semua partai,” kata Yaqut usai rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI, Senin (18/9/2023).

Menurut Yaqut, tidak boleh ada partai yang mengklaim paling NU. “Semua sama. Saya kira itu pesan Kiai Miftah tadi,” kata dia. “Jadi nggak boleh ada yang klaim paling dekat NU, paling NU di antara yang lain nggak boleh,” ia menambahkan.

Sebelumnya, Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Miftachul Akhyar mengungkapkan NU sudah pernah memutuskan untuk menjaga jarak dengan partai politik (parpol). Namun, menurut Kiai Miftach, ada yang lupa dan pura-pura tidak tahu mengenai hal tersebut.

BACA JUGA :  Banjir Penghargaan, Terbaru Raih Awards Kepala Daerah Tersukses Bangun Kawasan Pesisir, Jalan Zaki Menuju DKI-1 semakin Terbuka Lebar

Mulanya, Kiai Miftach menyampaikan bahwa PBNU tengah gencar melakukan penertiban-penertiban. Sebab, NU disebutnya selalu mendengarkan instruksi pimpinannya.

“Siapa pun yang menjadi pimpinan di Nahdlatul Ulama, apalagi kita ketahui Nahdlatul Ulama adalah organisasi yang selalu manakala ini sudah menjadi sebuah kesepakatan anak bangsa, kesepakatan daripada warga, kesepakatan daripada anggota, maka taslim menerima dengan segenap kesadaran dan mendukung,” kata Kiai Miftach dalam Munas dan Konbes NU Tahun 2023, di Ponpes Al Hamid, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (18/9/2023).

“Tidak pernah kita dengar Nahdlatul Ulama ingin ngotak-ngatik memberhentikan seorang pimpinan, baik itu pimpinan negara resmi atau pimpinan organisasi di tengah jalan, kecuali kalau sudah ada kesalahan-kesalahan yang fatal,” katanya lagi.

Lebih lanjut, Kiai Miftach menyinggung ihwal keputusan Mukatamar NU. Dalam muktamar itu, disebutnya bahwa NU sepakat untuk menjaga jarak dengan semua partai politik (parpol). Tapi, menurutnya saat ini ada yang lupa dengan keputusan itu.

“Kita sudah tahu bahkan pernah diputuskan dalam muktamar di Solo, Muktamar ke-31 kalau ndak salah bahwa bagaimana Nahdlatul Ulama menjaga jarak dengan partai politik semua partai politik, sepertinya ini ada yang lupa kalau NU menjaga jarak, ya ibaratnya kura-kura di dalam perahu, pura-pura tidak tahu,” ungkap Kiai Miftach.

BACA JUGA :  Lebih dari Satu Pekan Warga Rusunawa Marunda Kesulitan Air Bersih, PKB Minta Pemprov DKI Tanggung Jawab

Dengan demikian, Kiai Miftach mengatakan Munas dan Konbes hari ini akan merevisi atau membuat Peraturan Perkumpulan (Perkum) NU. Hal itu, kata dia, juga untuk menghadapi tantangan masa depan.

“Oleh karena itu Munas ini akan banyak masalah-masalah yang dibahas revisi-revisi perkum mungkin atau menambahkan perkumnya yang semua itu adalah untuk bagaimana kita menghadapi masa depan di depan ini ada bonus demografi setelah itu ada generasi emas yang sedang ada di depan kita. NU harus siap menyongsong sebuah peristiwa yang besar,” tutur Kiai Miftach. (ARH)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini