RADAR TANGSEL RATAS – Juru bicara PKS Ahmad Mabruri mengungkap alasan kenapa ibu kota negara harus tetap Jakarta jika partainya menang pada Pemilu 2024. Hal itu, katanya, merupakan aspirasi masyarakat.
“Jadi ini salah satu cara kita untuk bagaimana menyedot perhatian publik dan harus engeh karena ternyata banyak juga yang tidak setuju tapi tidak bersuara. Nah, kita mencoba menyuarakan, itulah gunanya partai. Menyuarakan apa aspirasi dari rakyat,” tuturnya kepada wartawandi Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, Selasa (28/11/2023).
Menurut Ahmad, partainya sangat menyadari keputusan untuk tidak memindahkan ibu kota kini menjadi perbincangan yang hangat. Meski demikian, ia memakluminya karena hanya partainyalah yang berani menyuarakan terkait aspirasi tersebut.
“Ini juga menjadi salah satu hal yang menjadi perbincangan selama dua hari ini. Karena PKS satu-satunya partai yang menyampaikan kampanye gagasannya berupa Jakarta tetap ibu kota di saat partai-partai lain tidak berani menyuarakan,” ujar Ahmad.
Wacana ibu kota negara tetap Jakarta sebelumnya disampaikan oleh Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Mohamad Sohibul Iman, selepas rapimnas kampanye nasional 2024. Di acara tersebut, ia mengatakan ibu kota negara akan tetap Jakarta jika PKS menang Pemilu 2024.
“Salah satu ide gagasan ataupun kampanye kinerja PKS adalah PKS akan menyatakan, jika PKS menang, ibu kota negara tetap Jakarta,” ujar Sohibul dalam paparannya, Minggu (26/11/2023).
Menurut Sohibul, janji PKS sangat mudah ditafsirkan oleh masyarakat. Dia mengatakan PKS menilai ibu kota tidak perlu pindah ke Nusantara. “Ini walaupun secara warning agak panjang, tetapi substansinya straight forward, orang tidak perlu menafsirkan apa pun. Dengan kalimat ini, artinya ibu kota negara tidak pindah ke Nusantara, tetap di Jakarta,” ungkapnya.
Di sisi lain, cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka memberikan tanggapan atas keinginan PKS tersebut. Gibran mengatakan masukan itu ia tampung terlebih dahulu. Hal itu disampaikannya di Fanta HQ (Headquarters) sebelum menuju ke KPU, Jakarta, Senin (27/11). Meski demikian, Gibran mengaku tidak ingin berkomentar banyak.
“Itu nggak usah dikomentari lah ya, semua masukan itu kita tampung kita terima ya, monggo silakan,” kata Gibran kepada wartawan.
Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, juga turut merespons pernyataan PKS di atas. Ganjar menilai seharusnya semua pejabat melaksanakan Undang-Undang tentang Ibu Kota Nusantara (IKN) yang sudah disahkan.
“Seluruh peraturan undang-undang yang sudah diketok. Apalagi sudah jadi undang-undang ya, wajib seluruh pejabat untuk melaksanakan,” kata Ganjar di Grand Sahid, Jakarta Pusat, Senin (27/11/2023). “Seluruh undang-undang yang sudah diketok harus dilaksanakan siapapun buat yang memilih,” ia menambahkan. (ARH)
