RADAR TANGSEL RATAS – Partai Golkar mendorong dan mengusulkan, wali kota dan DPRD di Jakarta dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan kepala daerah (pilkada). Usulan Golkar itu disampaikan dalam Rapat Panitia Kerja Rancangan Undang-undang (Panja RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) antara DPR dan pemerintah.
Hal tersebut seperti yang diungkapkan anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Firman Soebagyo. Kata Firman, Golkar mengusulkan agar Jakarta memiliki otonomi khusus usai Ibu Kota Negara (IKN) pindah ke Nusantara di Kalimantan.
Legislator beringin itu mendorong agar pemilihan anggota DPRD hingga wali kota di Jakarta dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pilkada ke depannya. Dalam rapat di ruang baleg, Gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Senin, 18 Maret 2024 itu, awalnya, Firman membicarakan soal pemanfaatan aset Barang Milik Negara (BMN) di Wilayah Jakarta.
“Saya pernah duduk di komisi II. Saya mencoba menggali kepada BPN, minta HGU yang diberikan di Jabodetabek ini kepada siapa saja, enggak pernah keluar, Pak. Karena itu keluar maka akan ramai karena penguasannya oleh sembilan kelompok itu,” cetus Firman.
Oleh karena itu, ia setuju seluruh penguasaan aset tersebut harus dikuasai di pusat. “Bila mana daerah itu membutuhkan, maka harus izin dengan pusat. Termasuk, tata kelola keuangannya. Karena, ini bukan ibu kota negara lagi,” ia berargumen.
Jakarta Miliki Otonomi Khusus
Politisi senior Golkar tersebut lalu mengusulkan agar Jakarta menjadi daerah yang memiliki otonomi khusus. Ia mendorong agar anggota DPRD hingga wali kota di Jakarta dipilih secara langsung melalui pilkada.
“Bahkan ke depan mungkin bisa kita ubah UU ini akan menjadi otonomi khusus. Bahwa ada DPRD-nya, bupatinya, yang semua dipilih oleh rakyat. Supaya, partisipasi publik atau partisipasi partai politik juga bisa memanfaatkan kedudukan itu. Jadi terbuka lebar masyarakat ke depan,” pinta Firman. (AGS)
. Usulan Golkar itu disampaikan dalam Rapat Panitia Kerja Rancangan Undang-undang (Panja RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) antara DPR dan pemerintah.){kind=link}