RADAR TANGSEL RATAS – Pemerintah berencana menambah subsidi energi, terutama untuk bahan bakar minyak (BBM) yang saat ini ditetapkan sebesar Rp 502,4 triliun. Dengan adanya tambahan tadi, Alokasi APBN diperkirakan bakal mendekati angka Rp 700 triliun.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif memproyeksikan, jika harga BBM dipertahankan seperti saat ini, maka total subsidi energi yang diperlukan mencapai Rp 695 triliun. Sementara Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menghitung anggaran akan membengkak menjadi Rp 698 triliun.
Menurut Direktur Riset Centre of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Piter Abdullah, pemerintah sebaiknya menambah anggaran subsidi energi agar tidak menaikkan harga BBM. Sebab, jika pemerintah tidak menambah subsidi energi, risikonya lebih besar.
Jika pemerintah tidak menambah subsidi energi, maka kemungkinan besar harga BBM subsidi, yaitu pertalite dan solar akan melambung, dan hal itu akan memberikan dampak yang sangat besar.
“Saya lebih memiliki beban subsidi meningkat ketimbang mempertaruhkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Dampak kenaikan harga BBM subsidi tidak bisa di anggap ringan,” ungkap Piter, seperti yang dirilis Liputan6.com, Minggu (28/8).
Piter lantas membeberkan risiko yang bakal diderita negara bila harga BBM melambung hingga mendekati harga keekonomiannya. Begitu juga angka inflasi yang akan terus meninggi, seperti yang sudah terjadi pada banyak negara.
“Lonjakan inflasi bisa mencapai 10 persen, akan memangkas daya beli masyarakat miskin dan memunculkan kemiskinan baru,” kata Piter.
Ia juga mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi akan terpangkas dan reputasi pemerintah akan terancam ketika pemulihan ekonomi terganggu. “Juga harus dipertimbangkan risiko politik akibat kegaduhan penolakan kenaikan harga BBM ini,” tutur Piter.
Pemerintah, kata Piter, memang perlu berkorban menggelontorkan subsidi BBM lebih besar. Meskipun windfall profit diramal tidak akan sebesar pada bulan-bulan sebelumnya, pasca harga komoditas mulai melandai.
“Tapi tahun pemerintah masih bisa berlindung pada UU Nomor 2 tahun 2020, yang mengizinkan defisit di atas 3 persen. Jangan paksakan defisit rendah dengan mengorbankan perekonomian,” kata Piter.
Sebelumnya, pemerintah terus merumuskan mekanisme naiknya harga BBM dalam waktu dekat. Masalah ini tidak bisa ditunda karena subsidi BBM dalam APBN akan jebol pada Oktober 2022.
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) DKI Jakarta, Diana Dewi, menilai harga BBM memang seharusnya dinaikkan karena pendistribusian subsidi sudah mulai membengkak.
Dia menjelaskan sebenarnya pemerintah harus melakukan pendistribusian subsidi yang tepat sasaran dan jumlah yang mencukupi. Sehingga nanti subsidi BBM walaupun dinaikan tetap seimbang.
“Karena memang harus dinaikan sih kalau kita bicara mengenai subsidi yang sudah terlalu besar. Kalau kita lihat memang bahwa subsidi BBM itu kan sudah di luar batas tapi kita berharap bahwa memang seharusnya apa yg disubsidikan pada masyarakat itu tepat,” kata Diana, saat acara Djakarta Festival 2022 di Jakarta, Sabtu (27/8).
Dia pun mengungkap para Usaha Kecil Menengah Mikro (UMKM) dan pelaku industri akan terkena dampak yang lebih berat dan kesulitan karena akan mengaju kepada harga pokok penjualan (HPP).
Oleh karena itu, Kadin pun memberikan masukan kepada pemerintah untuk bisa memberikan subsidi yang lain kepada para UMKM sehingga harga tidak terlalu tinggi. “Dari industri juga akan berpengaruh. UMKM dan industri dengan kenaikan harga BBM pasti akan ada kenaikan, membuat produksitivitas kita terganggu,” tutur Piter. (BD)
