RADAR TANGSEL RATAS – Bakal calon walikota dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), H. Tasril Jamal, S. E. sudah mengambil ancang-ancang dalam perhelatan Pilkada Kota Tangerang 2024. Bahkan, loyalis Gus Imin itu mengaku sudah menyiapkan jurus lengkap dan jitu bila mendapatkan “tiket” Pilkada 2024 dan terpilih menjadi walikota Tangerang.
Ketika wawancara eksklusif dengan awak redaksi Kantor Berita RADAR TANGSEL ratas.id, Rabu (14/12/2022), di Kota Tangerang, TJ, sapaan akrab Tasril Jamal mengatakan, “jurus lengkap dan jitu” itu sudah ia persiapkan jauh-jauh hari. “Jurus lengkap dan jitu tersebut untuk menghadapi persoalan utama yang ada di Kota Tangerang. Sudah saya siapkan matang-matang,” ucapnya.
Lalu, apa saja jurus tersebut?Wakil ketua DPW PKB Provinsi Banten Periode 2003-2008 itu menyebut, jurus pertama adalah inventarisasi persoalan yang ada di Kota Tangerang. Jurus ke-2, dijelaskan TJ, setelah menginventarisasi persoalan, tentu menguraikan satu per satu permasalahan di Kota Tangerang tersebut.
Selanjutnya, jurus ke-3, ungkap loyalis Gus Imin itu, adalah membuat “blue print” alias “cetak biru”. Untuk diketahui, “blue print” atau cetak biru ini adalah kerangka kerja terperinci sebagai landasan dalam pembuatan kebijakan yang meliputi penetapan tujuan dan sasaran, penyusunan strategi, pelaksanaan program dan fokus kegiatan serta langkah-langkah atau implementasi yang harus dilaksanakan oleh setiap unit di lingkungan kerja.
Kemudian, tandas TJ, jurus ke-4 adalah mencarikan solusi atas permasalahan utama yang ada di Kota Tangerang selama ini. Yang ke-5, ucapnya, adalah eksekusi nyata persoalan utama tersebut.
Nah, menurut direktur utama PT. Puri Diora itu, ada dua persoalan utama di Kota Tangerang saat ia inventarisasi selama ini. “Jadi, menurut saya yang selama ini menjadi wakil rakyat di Komisi IV DPRD Kota Tangerang dan kebetulan jadi konsentrasi pekerjaan saya, ada dua persoalan utama di Kota Tangerang. Pertama, persoalan lingkungan dalam hal ini banjir. Dan, kedua, persoalan ekonomi,” paparnya.
Artinya, kata ketua Fraksi PKB DPRD Kota Tangerang tersebut, untuk menjadi kepala daerah, dia harus berpikir sederhana. “Pertama, persoalan internal lingkungan, apa saja, sih. Kalau kita lihat, Kota Tangerang itu persoalan kusutnya, kan, ada di banjir. Jadi harus memahami persoalan banjir dari hulu sampai hilir,” sebut TJ.
Ditandaskannya, persoalan banjir di Kota Tangerang ini menjadi permasalahan krusial. Sebab, ucapnya, persoalan banjir itu tidak tuntas-tuntas meski Kota Tangserang sudah beberapa kali mempunyai walikota.
Sekretaris DPC PKB Kota Tangerang ini menyebutkan nama walikota Tangerang dari era Wahidin Halim sampai Arief Rachadiono Wismansyah. “Hampir 3 periode zamannya Walikota Tangerang Wahidin Halim tambah 2 periode eranya Arief tidak tuntas-tuntas. Padahal, persoalan banjir ini, kan persoalan kecil,” serunya.
Lantas, mengapa tidak pernah terpecahkan masalah banjir di Kota Tangerang ini? Saat ditanya, apakah tidak adanya “good will” alias kemauan yang baik dari pemerintah?
TJ pun membenarkan. “Tidak adanya ‘good will’ dan mempersiapkan konsep penataan penangahan banjir secara baik. Misalnya, ini banjir dari mana sebenarnya? Kalau sumbernya dari kali angke ya, diurut dari mana persoalan detilnya. Penataan tanggulnya, drainasenya, penataan perumahan sebagai daerah resapan air, dan lain-lain,” terangnya.
Maka dari itu, kata TJ, anggaran harus difokuskan untuk menangani persoalan lingkungan seperti banjir. “Kita fokuskan dominan ke arah sana,” imbuhnya.
Selama ini, ia melihat Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang terkesan seperti “bagi-bagi kue saja”. “Saya melihat, selama ini, lebih ke bagi-bagi kue saja. Tapi, tidak ada fokus penyelesaian persoalan di Kota Tangerang secara komprehensif (menyeluruh). Artinya, saya lihat, target pembangunan yang dilakukan dinas-dinas tidak maksimal. Seperti penanganan persoalan lingkungan (banjir) yang tidak tuntas-tuntas itu,” kritiknya.
Begitu juga, ungkap pria alumni STIE PERBANAS Jakarta itu, dengan persoalam ekonomi di Kota Tangerang. “Kita selalu bicara ekonomi kerakyatan. Tapi, konsep pengembangan ekonomi kerakyatan sendiri tidak jelas dan hanya lip service (basa-basi),” cetusnya.
Contoh konkretnya, ujar TJ, adalah masalah ekonomi kerakyatan Usaha Kecil Menengah (UKM). “UKM itu hanya lip service. Ketika acara pidato mengenai anggaran, selalu mengatakan, kita tingkatkan untuk ekonomi kerakyatan. Tapi, faktanya, tidak maksimal. UKM tidak berjalan maksimal dan sebagaimana mestinya. Padahal, harusnya, UKM dikelola dengan baik, marketingnya dan lainnya agar berjalan optimal,” kata TJ.
Sebab, cetusnya, di era otonomi ini, daerah itu harus menciptakan ekonomi di wilayahnya secara baik. Politisi PKB pun melihat selama ini, dua persoalan utama di Kota Tangerang tersebut (banjir dan ekonomi kerakyatan) belum tersentuh dengan baik.
“Yang ada sekarang malah terjadi banjir lagi. Dari mulai penataan ruang sampai pencegahan banjir masih lemah. Saya melihat, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di Kota Tangerang, capainnya tidak terlalu jelek dan tidak terlalu bagus,” terangnya.
Selama menjadi anggota dewan, ia menilai, periode sekarang ini sangat biasa konsepnya. “Saya sendiri basic-nya, kan, selama ini di DPRD Kota Tangerang. Saya melihat, (Pemkot Tangerang) periode sekarang ini, sangat bias konsepnya. Mengambang semua. Belum ada kejelasan. Belum ada solusi. Semua dirambah, tapi tidak ada goal-nya (hasilnya),” imbuhnya.
Padahal, ditegaskan TJ, sebagai kepala daerah, fokus dua bidang atau persolan utama tersebut sudah bagus. (AGS)