RADAR TANGSEL RATAS – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) khawatir kuota subsidi ahan bakar minyak (BBM), LPG, hingga listrik pada tahun ini jebol. Dirjen Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata mengingatkan kepada stakeholder terkait, seperti PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero), untuk mengendalikan volume subsidi tersebut.
“Risiko pelampauan kuota subsidi dan kompensasi BBM, LPG, dan listrik memang kami terus mencermati hal tersebut karena memang ada potensi itu,” ujarnya dalam konferensi pers APBN KiTA, Jumat (11/8/2023).
Meski demikian, menurut Isa, dampak potensi jebolnya kuota subsidi tersebut masih netral terhadap kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023. Pasalnya, harga BBM hingga bahan baku listrik tahun ini lebih rendah daripada perkiraan pada penyusunan APBN.
“Tapi, ini akan terus kami cermati dan kami ingin mengajak semua pihak agar konsumsi BBM, listrik, dan LPG subsidi bisa kita kendalikan bersama dan tidak melampaui kuota yang sudah ditetapkan,” tutur Isa.
Di sisi lain, Menkeu Sri Mulyani mengatakan belanja pemerintah pusat hingga akhir Juli 2023 sudah menyentuh Rp 1.020,4 triliun. Rinciannya, Rp 493 triliun untuk belanja kementerian/lembaga (K/L) dan Rp 527,4 triliun sisanya untuk belanja non-K/L.
Selain itu, Sri Mulyani juga menjelaskan ada Rp 562,6 triliun belanja pemerintah pusat yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat, termasuk subsidi BBM, LPG, dan listrik.
Menurut Sri Mulyani, negara sudah menggelontorkan Rp 48,5 triliun untuk subsidi dan kompensasi listrik hingga akhir Juli 2023. Lalu, kata Sri Mulyani, ada pula subsidi LPG 3 kg yang angkanya mencapai Rp 37,7 triliun serta subsidi dan kompensasi BBM sebesar Rp 59,7 triliun. (ARH)
