RADAR TANGSEL RATAS – Ekonom INDEF, Tauhid Ahmad, menilai usulan DPR terkait penghapusan listrik 450 VA untuk menyerap kelebihan energi yang dimiliki PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero kurang tepat.
Menurut Tauhid, kelebihan energi seharusnya diselesaikan dengan pendistribusian ke berbagai wilayah yang masih kekurangan listrik, terutama di luar Pulau Jawa yang sering mengalami pemadaman listrik berjam-jam.
“Saya kira kelebihan daya ini bukan harus menaikkan konsumsi. Kelebihan daya ini seharusnya disalurkan ke daerah yang kekurangan,” kata Tauhid di Jakarta, seperti yang dirilis Merdeka.com, Selasa (13/9).
Tauhid menuturkan bahwa pasokan listrik di Jawa memang berlebih. Sementara itu di luar pulau Jawa masih banyak wilayah yang kekurangan energi. Semisal di Kalimantan, Sulawesi dan wilayah lain yang cadangan listriknya masih kurang.
“Cadangannya diperbesar ke daerah-daerah yang kurang, terutama ke wilayah tertinggal, terluar, dan terdepan (3T), termasuk di kepulauan dan daerah perbatasan,” ujar Tauhid. “Listrik di sini masih menjadi problem. Nah mending disalurkan ke daerah tersebut,” katanya lagi.
Ketua Badan Anggaran (Banggar), Said Abdullah, menjelaskan bahwa penghapusan daya 450 VA pada pelanggan rumah tangga bertujuan untuk menyerap kelebihan energi yang dimiliki PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero. Sebab, penambahan daya bisa meningkatkan permintaan listrik PLN.
“Kalau kita berhasil, di satu sisi kita ingin agar oversupply turun karena demand naik dari 450 ke 900,” kata Said dalam Rapat Panja Pembahasan RUU RAPBN 2023 di Kompleks DPR beberapa waktu lalu.
Apalagi, kata Said, jika pemerintah mulai membagikan kompor listrik kepada masyarakat. Sehingga, selain mengurangi impor LPG, transisi penggunaan kompor induksi juga bakal meningkatkan permintaan listrik kelompok rumah tangga.
“Pada saat yang sama, kecanduan kita kepada impor LPG pelan-pelan akan mulai berkurang, kan itu yang akan dikejar,” katanya.
Meski demikian, Said mengatakan usulan menghapus golongan listrik 450 VA itu belum direspons serius oleh pemerintah. Tapi ia mengakui wacana tersebut sudah dipahami pemerintah. “Pemerintah belum memberikan respon tapi dapat memahami,” ungkapnya.
Seperti sudah diketahui, Said melempar wacana penghapusan listrik golongan 450 VA. Syaratnya, PLN perlu lebih dulu melakukan pemutakhiran data pelanggan.
Dengan demikian, perpindahan dari 450 VA ke 900 VA menjadi lebih terdata dan lebih tepat sasaran. Said menerangkan kalau upaya perpindahan itu dilakukan secara bertahap setelah pemutakhiran data selesai.
Menurut Said, Banggar hanya menetapkan kebijakan umumnya saja karenanya hanya membahas subsidi energi dan non energi. Sebagaimana yang ia sampaikan dalam rapat panja bahwa jumlah pelanggan listrik 450 VA sebanyak 9,55 juta pelanggan yang masuk DTKS, sementara yang tidak masuk DTKS jumlahnya 14,75 juta pelanggan.
“Yang masuk DTKS ini otomatis terekam di data Kemensos sebagai penerima bantuan sosial. Sementara yang non-DTKS ada dua kemungkinan, secara faktual miskin tapi belum masuk pendataan penerima bantuan sosial dari Kemensos karena datanya belum masuk,” ujar Said.
“Bisa juga telah terjadi peningkatan ekonomi tapi masih menggunakan voltase 450. Untuk itu, kita berharap Kemensos dan PLN melakukan pemutakhiran data pelanggan listrik 450 VA,” katanya lagi.
Dari hasil pemutakhiran data tersebut, kata Said, akan diperoleh integrasi data pelanggan 450 VA, dan terdata dalam DTKS. Terhadap pelanggan listrik 450 VA yang telah mengalami peningkatan ekonomi, mereka akan didorong secepatnya untuk meningkatkan daya listriknya ke 900 VA bahkan ke 1.300 VA secara bertahap.
Sementara itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menampik rencana penghapusan daya listrik 450 VA.
Menurut Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Wanhar, semua itu kesalahpahaman. Bisa diartikan, pemerintah belum berencana menghapus golongan listrik 450 VA dan ada peralihan ke 900 VA. “Itu misunderstanding” katanya, seperti yang dirilis Liputan6.com, Selasa malam (13/9). (BD)
