Heru Budi Hartono Diduga Punya “Rekam Jejak Hitam”, Jokowi Didesak Batalkan Penunjukan Kasetpres Sebagai Pj. Gubernur DKI

RADAR TANGSEL RATAS – Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres), Heru Budi Hartono diduga mempunyai “rekam jejak hitam”. Jokowi pun didesak untuk membatalkan penunjukan Heru Budi Hartono sebagai penjabat (pj.) gubernur DKI Jakarta.

Desakan itu dilontarkan Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman. Ia meminta Jokowi segera membatalkan penunjukan Heri Budi Hartono sebagai pj. gubernur DKI Jakarta.

“Presiden semestinya membatalkan penunjukan HBD (Heru Budi Hartono),” ujar Boyamin saat dimintai tanggapannya terkait penunjukan Heru Budi Hartono sebagai pj. gubenur DKI Jakarta, Sabtu (8/10/2022).

Pegiat antikorupsi ini pun menyarankan Jokowi agar menunjuk orang lain sebagai pj. gubernur DKI Jakarta yang sosoknya bersih dan antikorupsi. “Ganti (saja) (dengan) orang lain yang lebih bersih,” tandasnya.

Mengapa demikian? Hal itu, kata Boyamin, dikarenakan, akan berefek buruk jika tidak diganti.

Ia khawatir bila DKI Jakarta dipimpin oleh figur yang rekam jejaknya ada nilai negatif, apalagi terkait dengan kasus dugaan korupsi, maka akan menimbulkan citra yang tidak bagus.

“Akan menjadikan jalannya pemerintahan timpang karena pimpinannya pernah punya catatan kurang bagus,” cetusnya.

Sehingga, lanjut Boyamin, tidak berwibawa. “Dan, tidak bisa jadi teladan bagi bawahan sehingga bawahan akan banyak yang tidak patuh,” pungkasnya.

Ketua Forum Wartawan Peduli Jakarta (FWPJ), Agus Supriyanto juga mendesak Jokowi agar mempertimbangkan lagi penunjukan Heru Budi Hartono sebagai penjabat gubernur DKI Jakarta. Dan, sambungnya, menunjuk figur lain yang mempunyai track record alias rekam jejak yang bersih, kredibel, amanah dan paham seluk-beluk Jakarta.

“Ada kelebihan dari sosok Heru Budi Hartono memang. FWPJ menangkap sisi yang baik dari Heru Budi Hartono. Misalnya, beliau figur birokrat tulen yang cukup lama dan paham Jakarta. Orangnya kalem, komunikatif. Tapi, sisi lainnya yang diduga punya ‘rekam jejak hitam’ dalam kasus hukum juga harus dipertimbangkan,” pintanya.

Pria yang sudah 18 tahun menjalani profesi sebagai wartawan itu mengatakan, alangkah baiknya, Jokowi memilih figur yang resistensi tidak ada. “DKI Jakarta ini barometer Indonesia. Saya yakin banyak figur yang bagus dan rekam jejaknya juga baik. Saya berharap figur penjabat gubernur DKI Jakarta punya yang rekam jejaknya bersih, mumpuni, paham Jakarta dan bisa merangkul semua elemen masyarakat. Terpenting, bisa mempersiapkan gubernur baru di Pilkada 2024 dengan kondusif,” paparnya.

Dari catatan redaksi RADAR TANGSEL ratas.id, Heru Budi Hartono diduga memiliki “rekam jejak hitam” saat menjadi pejabat di DKI Jakarta. Dalam jejak digital, nama Heru Budi Hartono bukan nama yang asing di Jakarta.

Apalagi, Heru pernah diperiksa dan terseret-seret dalam dugaan tindak pidana korupsi di DKI Jakarta. Bahkan, Heru Budi juga pernah beberapa kali diperiksa KPK terkait kasus dugaan korupsi.

Saat menjabat sebagai kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta, Heru Budi Hartono pernah diperiksa penyidik KPK terkait kasus suap reklamasi laut Jakarta. Penyidik lembaga antirasuah itu memeriksa “orangnya” Jokowi di Jakarta itu, pada Kamis (7/4/2016).

Tidak berhenti di situ, nama Heru Budi Hartono juga disebut-sebut banyak mengetahui hal terkait kasus dugaan korupsi pembelian tanah Cengkareng dan Rumah Sakit Sumber Waras. Karena, pada kasus dugaan korupsi tanah di Cengkareng tersebut, Heru saat itu menjabat kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI.

Dan, ketika itu, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjadi gubernur DKI Jakarta. Heru juga diduga mengetahui banyak kasus dugaan korupsi pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras saat Ahok menjabat gubernur DKI Jakarta.

Perkumpulan Aktivis Jakarta (PAJ) pun pernah melakukan unjuk rasa dan mendesak Bareskrim Mabes Polri untuk memeriksa dan menangkap Heru Budi Hartono atas dugaan keterlibatan dalam kasus Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Tanah Pembangunan Rumah Susun di DKI Jakarta Tahun 2015 dan 2016. Tepatanya, pada bulan April 2016.

Sebelumnya, beredar informasi bahwa Jokowi telah menunjuk Heru Budi Hartono menjadi pj. gubernur DKI Jakarta. Sebab, Gubernur Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Riza Patria akan mengakhiri masa jabatannya pada 16 Oktober 2022.

Otomatis, pascaberakhirnya masa jabatan gubernur dan wakil gubernur, DKI Jakarta akan dipimpin sosok penjabat gubernur. Ia akan memimpin Jakarta hingga terpilih gubernur definitif pilihan rakyat pada pilkada serentak tahun 2024. (AGS)