RADAR TANGSEL RATAS – Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan bahwa Partai Demokrat bukan sekadar ingin menang pemilu, tapi juga ingin melakukan perubahan dan perbaikan untuk Indonesia.
Dikutip dari Suara.com (8/12), AHY menyatakan bahwa Partai Demokrat hanya ingin mendapatkan hak sejarah. Jika belum apa-apa sudah mendapat halangan termasuk halangan untuk berkoalisi, kata AHY, maka hal itu akan menyakiti hati seluruh rakyat Indonesia.
Hal itu disampaikan AHY dalam membuka workshop nasional yang diselenggarakan oleh Badan Hukum dan Pengamanan Partai (BHPP) DPP Partai Demokrat, Kamis (8/12/2022).
“Kita hanya ingin mendapatkan hak sejarah. Kita tidak ingin yang lain-lain. Kita ingin menggunakan hak kita, hak dipilih dan juga hak memilih. Demokrat punya hak sejarah itu. Tapi kalau ditutup sejak awal, supaya tidak bisa berlayar, supaya tidak terjadi koalisi dan lain-lain, tentu itu akan menyakiti, bukan Demokrat saja, tapi rakyat Indonesia,” tutur AHY dalam keterangannya.
Secara internal, AHY meminta BHPP Partai Demokrat mengawal dan mengawasi proses pemilu dari hulu ke hilir. Menurutnya, BHPP Partai Demokrat mesti menjadi badan penegak keadilan di daerah masing-masing, terutama jika menghadapi kecurangan pemilu yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif.
AHY berharap KPU, Bawaslu, dan aparat negara bisa bekerja secara profesional, netral, imparsial, serta independen sehingga Pemilu 2024 bisa berjalan dengan aman, damai, tertib, jujur, dan adil.
“Keberanian itu mahal, terlalu banyak kita yang takut berbicara, padahal kita punya buktinya, kita punya datanya. Kalau Demokrat takut, habislah, karena masyarakat berharap ada partai yang berani menyuarakan kebenaran dan keadilan,” ujarnya.
Lebih lanjut, AHY mengaspresiasi kerja keras Partai Demokrat, terutama, BHPP Partai, dalam menghadapi aksi kudeta Partai Demokrat yang dipimpin oleh KSP Moeldoko.
“Alhamdulillah, kita hadapi semua, siapa pun dia, KSP Moeldoko, semua tokoh yang mengancam Partai Demokrat, kita hadapi. Dan di antara semua itu sangatlah penting upaya hukum sehingga kita menang 16 kali di persidangan,” pungkasnya.
Acara workshop nasional tersebut diikuti oleh sekitar 800 orang pengurus BHPP di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Acara berskala besar ini menghadirkan para narasumber dari Baswaslu RI, Mahkamah Konstitusi, praktisi hukum sengketa pemilu, dan Mahkamah Partai Demokrat. (BD)
