RADAR TANGSEL RATAS – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir merespons usulan ongkos penerbangan haji menjadi lebih murah. Dia berpesan agar solusinya tidak bikin Garuda Indonesia sekarat lagi.
Dikutip dari Detik.com (14/2/2023), Erick mengatakan bahwa pada dasarnya, Kementerian BUMN selalu mendorong dan membantu masyarakat yang ingin naik haji. Hal itu disampaikannya usai rapat kerja dengan Komisi VI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/2/2023).
Erick uga menyebut avtur di penerbangan bisa saja mendapat kompensasi. Ia tak ingin jemaah yang akan berangkat haji merasa terbebani lantaran harga yang tinggi.
“Nah, sama juga konteks misalnya, kalau kita bicara penerbangan. Penerbangan itu kan sendiri harga avtur itu bisa juga dibantu kompensasi. Misalnya contoh apakah dari porsi SKK migas, itu kan ada kayak pajaknya, saya lupa. Itu kalau memang misalnya dibantu buat yang naik haji itu kan mengurangi harga avturnya,” tutur Erick.
Erick menegaskan bahwa BUMN akan membantu semampunya. Tapi dia mengingatkan soal konsep business to business (B2B).
“Selama BUMN bisa membantu, kita terbuka kok, tapi konteksnya B2B. Jangan sampai disalahkan ini ada apa-apa lagi, dan jangan juga sampai Garuda yang baru saja direstorasi ada penugasan lagi nih, nah sakit lagi,” kata Erick.
“Kan mesti konteksnya itu jadi selama ini B2B, apalagi waktu itu restorasi Garuda ada payung hukumnya,” dia menambahkan.
Sebelumnya, wacana kenaikan biaya pergi haji tahun 2023 jadi Rp 69 juta menuai sorotan. Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra, Andre Rosiade, meminta Menteri BUMN Erick Thohir segera menghitung ulang biaya transportasi haji yang ditawarkan maskapai penerbangan nasional Garuda Indonesia.
Evaluasi ongkos penerbangan haji itu diusulkan oleh anggota Komisi VI DPR Fraksi Gerindra Andre Rosiade dalam Rapat Kerja Komisi VI dengan Menteri BUMN. Dia mengomentari wacana kenaikan komponen biaya haji tahun 2023 yang harus ditanggung jemaah.
Andre mengatakan, sudah menjadi tugasnya sebagai anggota Komisi VI dari Fraksi Gerindra untuk menyampaikan hal tersebut secara langsung kepada Menteri BUMN agar bisa menghitung, ommengevaluasi, dan mengkaji ulang biaya ongkos transportasi haji yang ditawarkan Garuda agar bisa meringankan para jemaah haji. “Agar umat Islam yang 70% sulit itu, yang menabung rupiah demi rupiah puluhan tahun, bisa berangkat haji,” tutur Andre.
Andre menjelaskan ada tiga komponen utama biaya haji yang semakin melambung sehingga mempengaruhi biaya perjalanan ibadah haji (BPIH) secara keseluruhan. Tiga komponen itu adalah akomodasi, konsumsi, dan transportasi.
“Dan salah satu pesawat yang mengangkut jemaah haji itu adalah national flight carrier kita Garuda Indonesia, yang juga perusahaan yang Pak Menteri naungi dan mitra kami di Komisi VI,” ujar Ketua DPD Partai Gerindra Sumatera Barat itu. (BD)
