RADAR TANGSEL RATAS – Beberapa waktu lalu, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat meminta agar pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN di tahun 2024 ditunda.
Menanggapi permintaan penundaan tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan program pembangunan IKN akan terus dilanjutkan pada tahun depan karena sudah menjadi bagian dari program prioritas. Hal itu juga seiring dengan pembangunan proyek strategis nasional lainnya (PSN).
“Program prioritas juga difokuskan untuk mempercepat transformasi ekonomi, melalui percepatan pembangunan infrastruktur, termasuk keberlanjutan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Proyek Strategis Nasional (PSN),” kata Sri Mulyani saat rapat paripurna di DPR, Jakarta, Selasa (30/5/2023).
Ia juga memastikan, untuk meningkatkan kualitas belanja pada 2024, pemerintah akan konsisten melanjutkan penguatan prinsip spending better melalui efisiensi belanja kebutuhan dasar serta program-program untuk mendukung program prioritas.
Yang dimaksud belanja tadi, kata Sri mulyani, di antaranya adalah fokus peningkatan kualitas dan akses pendidikan seperti PIP, KIP kuliah, BOS, pemberian beasiswa LPDP, link and match, hingga penguatan kualitas dan akses kesehatan sepeeri efektivitas JKN, kemandirian farmasi, sistem kesehatan yang andal.
Selain itu, Sri melanjutkan, belanja tadi juga diarahkan untuk mendorong hilirisasi SDA, serta mendorong efektivitas program perlindungan sosial dan subsidi agar tepat sasaran dan memberi manfaat yang nyata bagi masyarakat.
“Pada sisi lain, Pemerintah juga mendukung agar pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024 dapat berjalan dengan lancar dan kondusif,” ungkap Sri Mulyani.
Sebelumnya, fraksi pertama yang menyampaikan IKN ditunda pada tahun 2024 adalah Demokrat, yang pandangan fraksinya dibacakan oleh Anggota DPR Rizki Aulia Rahman Natakusumah.
Menurut Rizki, anggaran pembangunan IKN tidaklah prioritas dibandingkan dengan kebutuhan anggaran untuk stabilisasi harga kebutuhan pokok masyarakat.
“Sehingga anggaran sifatnya non prioritas seperti IKN Nusantara bisa ditunda, dan difokuskan dulu untuk stabilitas harga kebutuhan pokok dan energi untuk masyarakat kecil,” kata Rizki dalam Sidang Paripurna DPR di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (23/5/2023).
Adapun dari Fraksi PKS, pandangan untuk menghentikan pembangunan IKN disampaikan oleh Anggota DPR Andi Akmal Pasluddin saat Rapat Paripurna yang digelar hari ini. Kata Andi, PKS memandang bahwa kebijakan belanja negara untuk pembangunan IKN itu lebih baik digunakan untuk memperkuat infrastruktur di sektor pertanian.
“Fraksi PKS berpandangan pemerintah lebih baik menunda pemindahan IKN sehingga belanja tersebut dapat difokuskan pada pemulihan daya beli masyarakat. peningkatan kesejahteraan, peningkatan infrastruktur pertanian dan belanja yang berkeadilan lainnya,” ujarnya.
Dalam dokumen KEM PPKF 2024, tertulis bahwa pemerintah menyatakan pembangunan IKN Nusantara di Kalimantan Timur akan menjadi salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun depan. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2024 dapat mencapai 5,3% hingga 5,7%. (BD)
