RADAR TANGSEL RATAS – Hembusan “angin” yang ingin “menggoyang” kursi Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar, Airlangga Hartarto semakin kencang. Sejumlah nama kader Partai Golkar yang “ngebet” menjadi ketum pun sudah bermunculan.
Mereka adalah Menteri Investasi Indonesia (Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal), Bahlil Lahadalia. Lalu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia
Luhut Binsar Pandjaitan.
Kedua kader beringin itu menyatakan siap menjadi ketum Partai Golkar menggantikan Airlangga. Terbaru, bekas Menteri Sosial, Idrus Marham yang juga mantan sekretaris jenderal Partai Golkar ikut-ikutan “cawe-cawe” mendesak Airlangga mundur dari ketum.
Namun, sayangnya, manuver Idrus yang merupakan bekas koruptor kasus PLTU-I Riau itu tidak mendapat respon dari jajaran-jajaran Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar. Pengurus DPD Golkar masih tetap solid mendukung Airlangga Hartarto sebagai ketum.
Para kader yang “ngebet” ingin jadi ketum Partai Golkar pun diminta bersabar menunggu musyawarah nasional (munas) 2024 sesuai mekanisme yang ada. Hal itu seperti yang diungkapkan Ketua DPD I Partai Golkar DKI Jakarta, Ahmed Zaki Iskandar.
Dalam keterangan tertulisnya, kepada awak redaksi Kantor Berita ratas.id RADAR TANGSEL, Jumat, 28 Juli 2023, Bang Zaki, sapaan akrab Ahmed Zaki Iskandar, menilai, pernyataan Bahlil soal pergantian kursi ketum Partai Golkar itu masih terlalu dini. Mengapa demikian?
Hal itu, kata Bang Zaki, dikarenakan Munas Golkar sebagai forum pemilihan ketua umum masih lama. Yaitu, pada 2024.
Tidak Ada Munaslub
Lebih lanjut, bupati Tangerang itu menegaskan, tidak ada musyawarah luar biasa (munaslub) di tubuh Partai Golkar. “Tidak ada munaslub. Kalau dia (Bahlil) mau nyalon, tunggu aja nanti pada Munas berikutnya. (Saat ini) kita tidak ada munaslub,” tandas Bang Zaki.
Ditandaskan Bang Zaki, bila Bahlil ingin serius menjadi calon ketum Partai Golkar seharusnya sabar menunggu saat yang tepat yaitu pada munas mendatang yakni usai Pemilu 2024. “Munas masih jauh. Jadi ditunggu saja. Kalau mau ingin mencalonkan di munas selanjutnya,” cetusnya.
Bakal calon gubernur DKI Jakarta ini menerangkan, pernyataan Bahlil terkait pencalonan ketum Partai Golkar itu terlalu terburu-buru. Karena, waktu pergantian kepemimpinan itu sudah diatur dengan jelas dalam aturan partai.
“Jadi terlalu cepat untuk ngomongin munas. Sedangkan, munaslub sudah tidak ada,” sebutnya.
Fokus pada Pemilu 2024
Saat ini, bupati yang selama dua periode berhasil membangun Kabupaten Tangerang itu menegaskan, Partai Golkar tengah fokus-fokusnya menghadapi Pemilu 2024. Baik itu Pileg atau Pilpres dan Pilkada serentak.
“Golkar sekarang ini lagi fokus untuk memenangkan partai di pileg dan Pilpres juga pilkada nantinya,” Bang Zaki memaparkan.
Golkar DKI Solid Dukung Airlangga Ketum
Dan, hingga detik ini, Bang Zaki memastikan dan menandaskan, DPD-DPD Partai Golkar terutama DKI Jakarta tetap dan masih solid mendukung Airlangga Hartarto sebagai ketum. “Semua masih solid di bawah kepemimpinan Airlangga Hartarto sampai pelaksanaan munas mendatang yang secara agenda akan dilaksanakan setelah pileg, pilpres dan pilkada serentak,” urainya.
Beringin Jabar Tolak Usulan Idrus
Tidak hanya DKI Jakarta, DPD Partai Golkar Jawa Barat (Jabar) pun menolak keras isulan Idrus Marham yang meminta Airlangga mundur. Hal itu ditegaskan Ketua DPD Golkar Provinsi Jawa Barat, Ace Hasan Syadzily.
Kata Ace, pengurus daerah Golkar masih solid berada di bawah komando kepemimpinan Airlangga. Cetusnya, tidak ada kondisi genting yang mengharuskan Golkar melakukan munaslub.
Ditegaskannya, saat ini, kondisi Golkar baik-baik saja. “Karena apa yang harus kita lakukan bersatu di bawah komando Airlangga Hartarto. Jadi, tidak ada alasan buat kita dorong munaslub,” ucap Ace di kediaman Airlangga di kawasan Jakarta Selatan, kemarin.
Airlangga Tegaskan tidak Ada Munaslub
Airlangga Hartarto sendiri menegaskan, tidak ada munaslub yang akan digelar partainya. “Golkar tidak ada Munaslub,” tegas Airlangga, di Hotel Grand Sheraton, Jakarta Selatan, Rabu, 26 Juli 2023, kepada awak media.
Dalam Anggaran Dasar Partai Golkar, munaslub dapat dilakukan sebagai forum pergantian ketua umum. Tetapi, munaslub bisa diselenggarakan dengan syarat partai Golkar dalam keadaan terancam atau menghadapi hal ihwal kegentingan yang memaksa.
Munaslub juga dapat diselenggarakan jika diminta atau mendapat persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 Dewan Pengurus Partai (DPD) provinsi. (AGS)