TKN Sebut Ada Tiga Skenario Hitam untuk Menjegal Laju Prabowo-Gibran, Benarkah Begitu?

RADAR TANGSEL RATAS – Semua lembaga survei saat ini menampilkan data bahwa elektabilitas Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka selalu ada di posisi pertama, di atas dua pasangan capres-cawapres lainnya. Tapi bukan berarti jalan Prabowo-Gibran mulus-mulus saja.

Sebab, baru-baru ini Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menuding ada upaya penjegalan terhadap Prabowo-Gibran. Bahkan TKN telah mendeteksi tiga skenario penjegalan.

Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran, Habiburokhman, dalam konferensi pers di Media Center TKN, Jalan Sriwajaya, Jakarta Selatan, Minggu (21/1/2024).

Menurut Habiburokhman, motif penjegalan itu karena meroketnya elektabilitas Prabowo-Gibran. “Kami TKN mendeteksi kemungkinan adanya anasir-anasir anti demokrasi yang ingin menjegal Prabowo-Gibran dengan tiga skenario hitam atau dengan cara-cara ilegal, unlawfull,” ungkap Habiburokhman.

Penjegalan itu, kata Habiburokhman, karena elektabilitas Prabowo sangat tinggi, jauh lebih tinggi daripada dua paslon lainnya, baik dengan simulasi tiga paslon maupun simulasi dua paslon.

Habiburokhman menjelaskan bahwa dari tiga skenario hitam itu, skenario pertama adalah kecurangan dengan menggunakan kekuasaan kepala daerah atau kementerian yang pejabatnya berafiliasi ke partai tertentu.

“Kecurangan tersebut antara lain dilakukan dengan menggunakan kekuasaan kepala daerah atau Kementerian atau lembaga yang pejabatnya berafiliasi secara politik kepada parpol tertentu yang mendukung paslon tertentu. Fenomena ini terjadi di berbagai provinsi di seluruh Indonesia,” papar Habiburokhman.

Habiburokhman juga memberi contoh terkait tudingannya itu, yakni mobilisasi ibu-ibu Dharma Wanita untuk menghadiri kegiatan senam dari salah satu istri calon presiden. Bahkan, katanya, ada juga penggunaan APBD untuk membeli sesuatu yang identik dengan partai tertentu.

“Ini contoh yang terbarunya antara lain adalah dugaan penggunaan APBD Kota Semarang untuk pengadaan motor Vario warna merah yang identik dengan warna parpol tertentu,” ungkap Habiburokhman.

Contoh lainnya, kata Habiburokhman, yakni dugaan mobilisasi ibu-ibu Dharma Wanita untuk menghadiri senam bersama istri calon presiden tertentu di Sulawesi Utara tanggal 17 Januari 2024 yang lalu,” tutur Habiburokhman. Terkait soal ini, Pemprov Sulawesi Utara (Sulut) telah membantah soal pengerahan Dharma Wanita untuk menghadiri kegiatan istri salah satu capres.

Habiburokhman juga menuding adanya pemanfaatan petugas pendamping desa dari Kementerian Desa untuk menjadi tim pemenangan salah satu pasangan calon. Dia mengklaim ada informasi soal tidak diperpanjangnya surat keputusan atau SK terhadap petugas pendamping desa jika enggan mendukung paslon tertentu.

Selain itu, Habiburokhman juga menyoroti fenomena surat suara yang sudah tercoblos di Taiwan. Habiburokhman mengaku telah melaporkan dugaan kecurangan itu kepada Bawaslu hingga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Skenario kedua, kata Habiburokhman, yakni munculnya isu pemakzulan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurut Habiburokhman, narasi yang dibangun itu sesat. “Sebagaimana diatur Pasal 7A Undang-Undang (Dasar) 1945, seorang presiden bisa dimakzulkan karena melakukan perbuatan melanggar hukum atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden, ini dua-duanya secara rinci tidak terpenuhi,” tuturnya.

Lalu yang jadi skenario ketiga, kata Habiburokhman, yakni memproduksi berita-berita bohong. Dia mencontohkan peredaran koran Achtung. “Lalu ya, mereka juga mengembuskan berita bohong soal adanya menteri yang ingin mengundurkan diri dari kabinet Pak Jokowi. Ada juga mengembuskan berita yang intinya ingin mengadu domba antara Prajurit TNI dengan masyarakat sipil,” ungkapnya.

Atas dasar itulah Habiburokhman lalu para penegak hukum terkait, baik Bawaslu, DKPP, maupun kepolisian, melakukan tugasnya dengan baik untuk menangkal tiga skenario melawan hukum tadi.

Selain itu, ia juga berharap tidak ada pihak yang melakukan hal-hal bertentangan dengan hukum dan konstitusi. Menurutnya, semua pihak harus bersikap ksatria.

“Kami menyerukan kepada semua pihak untuk bersikap ksatria, kalau memang tidak sepakat dengan gagasan Prabowo-Gibran yang prorakyat ya lakukanlah cara-cara yang tidak bertentangan hukum dan konstitusi,” tandas Habiburokhman. (ARH)