RADAR TANGSEL RATAS – Partai Demokrat membalas kritik dua politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto dan Adian Napitupulu. Demokrat menyarankan keduanya agar meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperbaiki penegakan hukum.
Pernyataan itu disampaikan Demokrat dalam sebuah video yang diunggah Kepala Bappilu DPP Demokrat Andi Arief di akun Twitter @Andiarief_ pada Selasa (20/9).
Demokrat menilai Hasto dan Adian lebih baik mengingatkan Jokowi daripada menghina Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Sebelumnya, AHY mengklaim 70 hingga 80 persen infrastruktur pada pemerintahan Jokowi merupakan proyek Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), sehingga Jokowi hanya kebagian gunting pita.
“Karena itu, Hasto, Adian, untuk apa pula kita berdebat soal ini? Lebih baik gunakan energi kalian untuk mempengaruhi Presiden untuk memperbaiki apa yang masih bisa diperbaiki,” kata Partai Demokrat dalam video berdurasi 2 menit 19 detik, seperti yang dirilis cnnindonesia (20/9).
“Mintalah Presiden untuk segera mereformasi institusi penegak hukum. Kebusukan telah terbuka menganga,” sambung Partai Demokrat.
Dalam video itu, Demokrat menyebut sikap orang-orang PDIP yang begitu reaktif merespons pernyataan AHY soal pemerintahan Jokowi adalah rezim gunting pita, merupakan hal yang menggelikan.
Partai Demokrat mempertanyakan cara kader PDIP merespons AHY. “Kenapa sedemikian cara membela, hingga harus menghina orang yang mereka tidak kenal,” ucapnya.
Partai Demokrat juga memandang hampir seluruh argumen yang membela rezim Jokowi adalah tentang eskalasi pembangunan infrastruktur yang jumlahnya melampaui pemerintahan SBY.
Tapi ada fakta yang tidak diceritakan di balik pembangunan infrastruktur itu. “Fakta bahwa biaya membangun jalan tol, menurut Faisal Basri sangat mahal dibandingkan negara tetangga, apalagi faktornya jika bukan karena korupsi,” kata Partai Demokrat dalam video itu.
Bahkan, menurut Demokrat, kader PDIP juga tidak bisa membantah fakta bahwa utang Indonesia saat ini sudah menembus Rp 7.000 triliun dan berpotensi membahayakan Indonesia di masa depan. “Inilah yang tak bisa disembunyikan,” tuturnya.
Di sisi lain, Demokrat juga menyarankan agar kader PDIP mendesak Jokowi segera tuntaskan kasus-kasus HAM yang terjadi sejak tahun 2014. “Setiap nyawa yang dicabut adalah kehidupan yang harus kalian pertanggungjawabkan kelak. Dan yang perlu kalian tahu semua orang sudah marah saat ini,” katanya.
Hubungan antara PDIP dengan Partai Demokrat memanas beberapa hari terakhir. Ketegangan itu dipicu pidato AHY di Rapimnas Partai Demokrat 2022 pada Kamis lalu (15/9).
AHY menyindir pemerintahan Jokowi hanya menggunting pita proyek infrastruktur SBY. Dia juga menyindir program bantuan langsung tunai (BLT) atas kenaikan harga BBM.
“Dulu dihina-hina BLT kita. ‘Apa itu BLT, hanya untuk menghamburkan uang negara?’ Dibilang kita tak punya cara lain. Padahal itulah cara yang bijaksana untuk membantu rakyat miskin,” kata AHY pada Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Demokrat di Jakarta Convention Center, Jakarta Pusat, Kamis (15/9).
Adian merespons pernyataan AHY tersebut dengan membeberkan sejumlah perbandingan data infrastruktur selama dua periode masa pemerintahan SBY dan masa pemerintahan Jokowi. Adian mengaku kasihan kepada AHY lantaran salah menyampaikan data di depan publik.
“Saran untuk teman-teman di Partai Demokrat, tolong jangan jerumuskan AHY. Kan kasihan sudah sewa tempat mahal, bicara di hadapan 3.000 kader, pakai sound system ribuan watt, diliput banyak media. Eh data yang disampaikan salah total,” kata Adian, Minggu (18/9), seperti yang dirilis cnnindonesia.com (20/9). (BD)
