Kali Ini Giliran Demokrat Sindir Sosok yang Biasa Matikan Mikrofon Saat Sidang DPR

0
77
Politikus Partai Demokrat, Syahrial Nasution, menyatakan bahwa Fraksi Partai Demokrat di DPR memiliki pengalaman dibungkam oleh pemerintah atau parpol pendukung pemerintah. Salah satunya saat Fraksi Partai Demokrat menolak pengesahan RUU Cipta Kerja (Ciptaker) di tahun 2020 silam. (foto: istimewa)

RADAR TANGSEL RATAS – “Perang dingin” antara Partai Demokrat dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) terus berlangsung. Kali ini, politikus Partai Demokrat, Syahrial Nasution, menyindir sosok yang terbiasa mematikan mikrofon saat sidang di DPR yang berpotensi membungkam rakyat kelak jika jadi presiden.

Hal itu dikatakannya merespons pernyataan politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Adian Napitupulu yang meminta Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tidak usah berbicara lagi ke publik apabila tidak membekali diri dengan pernyataan yang disertai data valid.

“Bisa dibayangkan, jika orang yang terbiasa mematikan mikrofon saat sidang di DPR menjadi presiden. Akan berapa banyak suara rakyat yg dibungkam?” kata Syahrial, seperti yang dilansir CNNIndonesia.com, Sabtu (24/9).

Saat ditanya apakah sosok yang dimaksud adalah Ketua DPR sekaligus Ketua DPP PDIP Puan Maharani, Syahrial tidak membenarkan dan juga tidak membantah. Ia hanya menyarankan agar figur yang dimaksud tadi segera mengubah karakternya.

Syahrial menambahkan, Fraksi Partai Demokrat DPR memiliki pengalaman dibungkam oleh pemerintah atau parpol pendukung pemerintah. Menurutnya, hal itu terjadi saat Fraksi Partai Demokrat DPR menolak pengesahan RUU Cipta Kerja (Ciptaker) di tahun 2020 silam.

BACA JUGA :  Kemenkumham Sempurnakan SAKI untuk Percepat Pendaftaran Kekayaan Intelektual (KI)

Situasi serupa, katanya, terulang kembali saat anggota Fraksi Partai Demokrat DPR ingin menyuarakan penolakan kenaikan harga BBM bersubsidi.

“Anggota DPR kami tidak diberikan kesempatan bicara untuk menyampaikan argumentasi dan aspirasi publik. Termasuk yang terakhir, saat menolak kenaikan harga BBM. Mikrofon selalu dikuasai dan dikendalikan, sehingga aspirasi publik tak tersalurkan,” ujarnya.

Seperti yang sudah diketahui, pidato Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Rapimnas Partai Demokrat 2022 telah memicu hubungan antara PDIP dengan Partai Demokrat beberapa hari terakhir.

AHY menyindir pemerintahan Jokowi hanya menggunting pita proyek infrastruktur SBY. Dia juga menyindir program bantuan langsung tunai (BLT) kenaikan harga BBM.

“Dulu dihina-hina BLT kita. ‘Apa itu BLT, hanya untuk menghamburkan uang negara?’ Dibilang kita tak punya cara lain. Padahal itulah cara yang bijaksana untuk membantu rakyat miskin,” kata AHY pada Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Demokrat di Jakarta Convention Center, Jakarta Pusat, Kamis (15/9).

BACA JUGA :  ILUNI Menwa UI Kembali Gelar Latihan Menembak Bersama Perguruan Tinggi Lain, Asah Kemampuan dan Salurkan Hobi

Sementara itu, SBY melemparkan dugaan upaya mengarahkan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 hanya diikuti dua pasangan capres-cawapres ke publik. Dia juga menyebut ada kemungkinan pilpres berjalan tak adil, alias penuh kecurangan.

Terkait insiden mikrofon, Puan sempat mengakui mematikan mikrofon politikus Partai Demokrat dalam Rapat Paripurna saat menyampaikan penolakan terhadap RUU Cipta Kerja, Oktober 2020. Puan menyebut itu dilakukan atas permintaan pimpinan sidang karena tindakan politikus Demokrat yang terus memencet tombol membuatnya tak bisa bicara.

“Makanya kemudian pimpinan sidang meminta kepada saya untuk mengatur jalannya persidangan supaya dia bisa berbicara, bisa enggak dimatiin, saya kemudian mematikan mik tersebut,” tutur Puan, dalam vlog Boy Williams, 2020. (BD)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini