RADAR TANGSEL RATAS – Ruang kerja anggota DPRD DKI, Mohamad Taufik, menjadi salah satu sasaran penggeledahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin (18/1/2023) lalu. Tapi, ternyata ruangan itu sudah lama kosong..
Hal itu dikatakan oleh Wakil Ketua DPRD DKI dari Fraksi Gerindra, Rani Mauliani. Ia menyebut, Taufik sudah tak pernah mengisi lagi ruangan tersebut sejak mengundurkan diri dari Gerindra.
Dikutip dari Suara.com (18/1/2023), Rani juga menjelaskan Taufik sudah sejak lama tidak terlihat di Gedung DPRD DKI lantaran mengobati penyakit kanker yang dideritanya hingga harus berobat ke luar negeri.
“Menurut info memang seperti itu (penggeledahan di ruang M Taufik). Tapi, sepanjang sepengetahuan saya, ruangan Pak MT saat ini kan memang juga sudah kosong seiring beliau menyatakan mengundurkan diri. Barang-barang pribadi sudah tidak ada,” ujar Rani, dikutip dari Suara.com (18/1/2023).
Soal penggeledahan di ruangan fraksinya, Rani mengaku tak mengetahui secara rinci. Sebab, saat saat pemeriksaan berlangsung, ia sedang tak berada di lokasi. “Kemarin juga kebetulan saya tidak di DPRD. Jadi ya kita ikuti saja prosesnya sesuai prosedur yang berlaku,” tuturnya.
Sebelumnya, KPK membenarkan ruangan kerja Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi dan Anggota DPRD Mohamad Taufik digeledah pada rangkaian penyidikan dugaan korupsi pengadaan tanah di Pulo Gebang, Jakarta Timur pada Selasa (17/1/2023).
Hal tersebut diungkap Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan pada Rabu (18/1/2023).
“Iya (turut digeledah) di lantai 10 dan teman juga tahu di sana kan ada lantai 10 tadi saya sebutkan termasuk lantai 2, termasuk (ruangan) Ketua DPRD Prasetyo Edi,” tutur Ali.
Ali menjelaskan, saat berlangsung penggeledahan di Kantor DPRD DKI Jakarta, penyidik KPK menggeledah enam ruangan, di antaranya lantai 10, 8, 6,4, dan 2, serta ruangan staf komisi DPRD DKI Jakarta. Dari penggeledahan itu, KPK mengamankan sejumlah barang, di antaranya dokumen dan alat elektronik.
“Diduga terkait proses pembahasan dan persetujuan penyertaan modal pada Perumda SJ di DPRD DKI Jakarta yang kemudian dipergunakan untuk pengadaan tanah di Pulo Gebang Jakarta,” tutur Ali. (BD)
