RADAR TANGSEL RATAS – Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengumpulkan seluruh pejabat eselon I, Eselon II, beserta para direktur utama Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Di masa transisi ini, Heru meminta agar jajarannya bersiap menghadapi perubahan Jakarta sebagai kota bisnis berskala global setelah tak lagi menyandang sebagai ibu kota negara.
Heru awalnya mengatakan saat ini Pemprov bersama Kemendagri tengah menggodok Rancangan Undang-Undang (RUU) Kekhususan Jakarta, sebagai tindak lanjut pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur. Dengan demikian, transisi menuju kota bisnis kini sedang berlangsung.
“Sengaja hari ini saya kumpulkan yang pertama adalah Jakarta akan dihadapkan pada posisi perhatian IKN. Itu tidak mudah, kita harus memposisikan diri dan perubahan ini sedang berlangsung. Sedang digodok Undang-Undangnya dan itu kewenangan Kemendagri, kewenangan DPR,” kata Heru di Jakarta Equestrian Park Pulomas, Pulogadung, Jakarta Timur, Rabu (17/5/2023).
Heru kemudian menjelaskan mengenai situasi Kota Jakarta saat ini. Pertama, Jakarta akan dihadapkan dengan Pemilu 2024 mendatang. Heru menyebut bisa saja ada perubahan terhadap Undang-Undang Pemilu ketika Jakarta tak lagi menjadi ibu kota.
Karena itu, Heru memandang pemikiran yang saat ini dirumuskan untuk memastikan Jakarta tetap eksis setelah tak lagi menjadi Ibu Kota Negara. Biar bagaimanapun, kata dia, jajaran Pemprov DKI harus bekerja keras dan memastikan iklim investasi di Jakarta tetap berjalan baik.
“Kondisi dalam negeri tentunya kita ketahui menghadapi pilpres, pilkada, dan seterusnya. Kita nggak tahu nanti undang-undang pilkada yang dibuat seperti apa di DKI Jakarta. Tapi kita harus mempersiapkan semua ini. Tatanan yang benar, pemikiran yang pas untuk Jakarta tetap maju jadi kota global dan tetap eksis menjadi investasi yang cukup baik. Itu situasi dalam negeri di Jakarta,” ujarnya.
Selain itu, Heru juga membeberkan ekonomi global saat ini yang tengah berada dalam kondisi yang tidak pasti akibat perang antara Rusia dan Ukrania. Ia menilai kondisi tersebut berdampak terhadap perekonomian Jakarta.
Oleh karena itu, ia ingin seluruh stakeholder terkait nantinya mendengarkan masukan dari sejumlah pihak, salah satunya dari Rhenald Kasali, Guru Besar Bidang Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI) yang turut hadir di Jakarta Equestrian Park Pulomas.
Heru berharap Rhenald mampu memberikan pencerahan untuk Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI yang nantinya menjadi landasan dalam membuat kebijakan.
“Maka hari ini lebih baik Prof (Rhenald) sampaikan ke depan, contoh kecil saja misalnya soal kendaraan listrik. Itu kan kendaraan listrik pajak 0, artinya pajak kendaraan 0 artinya kita harus cari pendapatan lain untuk Jakarta,” ujarnya. (BD)
