Wapres Ma’ruf Amin Optimistis Penurunan Kemiskinan Ekstrem Capai Target di Tahun 2024

0
37
Berdasarkan data yang dirilis situs bps.go.id, jumlah penduduk miskin pada September 2022 sebesar 26,36 juta orang, meningkat 0,20 juta orang dibanding Maret 2022 dan menurun 0,14 juta orang dibanding September 2021. (foto: istimewa)

RADAR TANGSEL RATAS – Wakil Presiden (Wapres), Ma’ruf Amin, optimistis Indonesia mampu mewujudkan target 7 persen penurunan tingkat kemiskinan dan kemiskinan ekstrem mendekati 0 persen pada tahun 2024. “Sisa waktu ini kita genjot terus, optimis kita bisa [mencapai target],” kata Wapres yang dikutip melalui siaran pers, Sabtu (4/2/2023).

Lebih lanjut, Wapres menerangkan bahwa target penurunan kemiskinan saat ini adalah yang ditetapkan sebelum terjadi pandemi COVID-19.

“Kita masih berkeinginan dengan berbagai cara melakukan langkah-langkah [yang] lebih efektif dan juga terobosan-terobosan dengan mempercepat gerakan, mengoordinasikan semua langkah, dan kemudian membuat sasaran-sasaran prioritas di mana [angka] kemiskinan itu tinggi,” ujarnya.

Sebagai contoh, sambung Wapres, saat ini terdapat 12 provinsi yang telah menjadi sasaran prioritas penanggulangan kemiskinan ekstrem.

“Kita inginkan masih tetap 2024 itu 0 persen. Artinya kita masih tetap berkeinginan. Bahwa itu karena adanya pandemi memang terhambat, sehingga memang lebih berat,” ungkap Wapres.

Ketika ditanya tentang pernyataan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi bahwa anggaran penanggulangan kemiskinan lebih banyak digunakan untuk rapat dan perjalanan dinas, Wapres menekankan bahwa dana penanggulangan kemiskinan harus tepat sasaran.

BACA JUGA :  Jangan Kaget! Banyak Warkop di Jalur Pantura Sediakan Kamar untuk Prostitusi

“Jadi mungkin maksudnya itu jangan sampai, imbauan Menteri PAN dan RB itu, terlalu besar kepada anggaran yang sifatnya [untuk] biaya perjalanan studi banding, sehingga menyedot, jangan terlalu besar,” ujar Wapres.

Lebih jauh, Wapres menjelaskan bahwa anggaran penanggulangan kemiskinan pada dasarnya digunakan untuk dua program, yaitu perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat.

“Itu kan ada dua sebenarnya, yang satu [untuk] perlindungan sosial supaya mereka bisa kita tahan supaya jangan sampai lebih turun, lebih jauh, [dan supaya] mereka bisa survive,” tutur Wapres.

Menurut Wapres, anggaran tersebut wajar apabila jumlahnya besar. Tapi yang terpenting adalah ketepatan sasaran, koordinasi progam, dan konvergensi anggaran pada tiap kementerian/lembaga.

“Anggaran ini jangan sampai masing-masing menjalankan sendiri-sendiri, tapi ada konvergensi sehingga anggaran itu efektif,” pintanya.

Terlebih, Wapres menambahkan, pemerintah memiliki target yang berat terutama menurunkan angka kemiskinan ekstrem 0 persen pada 2024, sehingga penggunaan anggarannya harus lebih efisien.

“Masalah penanggulangan kemiskinan itu bukan masalah anggaran, karena anggarannya sudah besar. Tapi pada kinerja yang lebih efektif, ini yang harus dibenahi betul,” pesannya. (BD)

BACA JUGA :  Dengan Pergub No. 23 Tahun 2022, Publik Jakarta Dimudahkan dalam Membayar PBB-P2

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini