RADAR TANGSEL RATAS – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) angkat bicara soal adanya laporan terhadap bakal capres Prabowo Subianto pasca acara deklarasi di Museum Naskah Proklamasi. PKB yakin Prabowo tidak melanggar aturan karena acara itu bukanlah ajang kampanye.
“Saya yakin acara itu bukan pelanggaran Pemilu, tidak usah Baper, Itu bukan acara deklarasi, apalagi kampanye, cuma konferensi pers biasa yang dihadiri tiga Ketum Parpol yang kebetulan statusnya menteri kabinet,” tutur Waketum PKB Jazilul Fawaid saat dihubungi, Kamis (17/8/2023).
Menurut Jazilul, acara itu bertujuan untuk pendidikan politik bagi masyarakat agar paham dinamika politik yang terjadi. “Tidak mengundang massa dan tidak ada kampanye,” ujarnya.
Sebagai perbandingan, anggota Komisi III DPR itu lalu mengungkit deklarasi Ganjar Pranowo di Batutulis Bogor. Dia menyebut deklarasi itu bahkan dihadiri oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Coba diingat, ketika acara deklarasi Pak Ganjar di Bogor, Presiden Jokowi ikut hadir. Kenapa mereka diam saja tidak bicara simbol dan fasilitas negara. Lupa ya?” tandas Jazilul.
Ketua DPP PKB Daniel Johan juga mengaku heran mengapa deklarasi Prabowo dipersoalkan. Dia menyebut jika memang melanggar, harusnya pengelola tempat tersebut tidak memberikan izin.
“Saya tidak paham pastinya seperti apa, tapi kalau memang melanggar, harusnya pengelola tidak memberi izin,” ungkap.
Daniel pun meminta agar pengelola juga dipertanyakan terkait deklarasi tersebut. Dia juga menilai semangat Prabowo saat itu sebetulnya untuk mengekspresikan semangat kebangsaan.
“Jadi pengelola perlu memberi penjelasan, sementara pihak prabowo semangatnya adalah ekspresi dari semangat kebangsaan, sebagai langkah awal yang mampu membawa harapan bagi masa depan Indonesia,” tutur Daniel.
Seperti kita ketahui bersama sebelumnya, Prabowo dilaporkan ke Bawaslu buntut acara deklarasi capres di Museum Naskah Proklamasi. Menanggapi hal itu, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan berpolitik harus taat aturan main.
“Ya kita ini berpolitik dengan mentaati aturan main. Kita menjadi presiden itu mengambil sumpah untuk melaksanakan konstitusi dan perundang-undangan dan seterusnya. Ketika dalam proses saja sudah melanggar undang-undang, bagaimana nanti?” tutur Hasto kepada wartawan di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis (17/8/2023).
Hasto menyebut kejadian tersebut menjadi pelajaran yang baik untuk tidak menggunakan tempat yang sakral dan bersejarah untuk kegiatan politik.
“Ini sangat disesalkan tapi kami menghormati terhadap apa yang dilakukan oleh para mahasiswa tersebut. Dan PDI-Perjuangan berharap agar ini menjadi pelajaran yang baik untuk kita tidak menggunakan tempat-tempat yang sakral, tempat-tempat yang sangat bersejarah itu untuk politik praktis,” ungkapnya.
Hal itu, kata Hasto, bertujuan agar marwah dari museum. “Apalagi ini museum perumusan naskah proklamasi itu untuk semua harus menggelorakan semangat kemerdekaan Indonesia bagi segala bangsa bukan untuk digunakan bagi kepentingan-kepentingan kekuasaan,” papar Hasto. (ARH).
