RATAS.id – Pengelolaan aset negara melalui Danantara dan peningkatan kesejahteraan guru menjadi dua hal yang disoroti Anggota DPR RI Mardani Ali Sera dalam evaluasi dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ia mengingatkan pentingnya tata kelola dan pengawasan yang kuat terhadap investasi negara serta mendesak pemerintah menjadikan kenaikan gaji guru sebagai prioritas pembangunan sumber daya manusia.

Pandangan tersebut disampaikan Mardani dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertema “Mengupas Dua Tahun Pemerintahan Prabowo, Kebijakan yang Berpihak pada Rakyat, Ekonomi Kuat, hingga Kemandirian Nasional” di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/10/2026).

Menurut politikus Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut, keterlibatan negara dalam perekonomian dapat menjadi instrumen untuk mendorong pembangunan nasional. Namun, kebijakan itu harus didukung pengelolaan profesional, sumber daya manusia yang kompeten, serta mekanisme pengawasan yang memadai.

Mardani menyoroti peningkatan peran negara dalam perekonomian melalui pembentukan Danantara dan berbagai instrumen investasi negara. Menurutnya, pengelolaan aset dan investasi oleh negara bukanlah hal yang keliru, selama dijalankan dengan tata kelola yang baik dan berorientasi pada kepentingan publik.

Ia menilai keberhasilan kebijakan tersebut tidak cukup ditentukan oleh besarnya aset yang dikelola atau nilai investasi yang dihimpun. Kualitas pengelola, transparansi pengambilan keputusan, dan efektivitas pengawasan juga menjadi faktor penting untuk memastikan kekayaan negara memberikan manfaat bagi masyarakat.

Mardani mengingatkan, lemahnya pengawasan dapat membuka peluang penyalahgunaan kewenangan dan penyimpangan dalam pengelolaan aset negara.

“Ketika niat baik ini tidak didukung orang yang baik, tim yang baik, dan pengawasan yang baik, bisa menjadi bancakan dari satu ke bancakan lain. Negara harus hati-hati,” ujarnya.

Ia menekankan, setiap keputusan investasi perlu dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Pengelolaan aset negara juga harus memiliki mekanisme pertanggungjawaban yang jelas agar risiko penyimpangan dapat dicegah sejak awal.

Terkait potensi kerugian negara maupun dugaan tindak pidana korupsi, Mardani menilai penanganannya harus dilakukan melalui mekanisme hukum yang tepat. Dengan demikian, kegiatan investasi negara dapat berjalan dengan tetap menjunjung kepastian hukum dan pertanggungjawaban kepada publik.

Menurutnya, evaluasi kebijakan ekonomi pemerintah perlu mencakup aspek tata kelola, efektivitas investasi, serta manfaat yang dihasilkan bagi perekonomian nasional.

Selain pengelolaan aset negara, Mardani menyoroti kebijakan pendidikan, terutama kesejahteraan tenaga pendidik. Ia mengapresiasi perhatian pemerintah terhadap pembangunan fasilitas pendidikan, tetapi mengingatkan bahwa peningkatan sarana fisik harus diimbangi dengan perbaikan kesejahteraan guru.

Menurutnya, pembangunan sekolah dan penyediaan teknologi pembelajaran tidak akan optimal tanpa dukungan terhadap tenaga pendidik yang menjalankan proses belajar mengajar.

Ia menilai guru memiliki peran strategis dalam mempersiapkan generasi muda menghadapi perubahan zaman, termasuk perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Karena itu, peningkatan kompetensi guru harus berjalan beriringan dengan pemberian penghasilan yang layak.

“Naikkan gaji guru. Fasilitas fisik yang luar biasa, ada layar pintar, tetapi kalau gaji gurunya tidak cukup, bagaimana?” kata Mardani, yang merupakan Anggota Komisi II DPR RI.

Mardani berharap pemerintah memberikan perhatian serius terhadap peningkatan gaji guru dalam perencanaan anggaran mendatang, termasuk APBN 2028. Ia mencontohkan kebijakan peningkatan gaji guru di Singapura sebagai gambaran pentingnya dukungan negara terhadap kesejahteraan tenaga pendidik.

Menurutnya, kualitas pendidikan tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan fasilitas dan pemanfaatan teknologi. Pemerintah juga perlu memastikan guru memperoleh dukungan yang memadai untuk menjalankan tugas dan meningkatkan kualitas pembelajaran.

Karena itu, kebijakan pendidikan perlu dirancang secara menyeluruh dengan mencakup pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan kompetensi, serta peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik.

Dalam evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo, Mardani menegaskan bahwa PKS akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan pemerintah melalui pendekatan kritis dan konstruktif.

Menurutnya, penilaian terhadap kinerja pemerintahan perlu dilakukan secara objektif dengan mempertimbangkan capaian sekaligus persoalan yang masih membutuhkan perbaikan.

Ia mengingatkan bahwa dukungan terhadap pemerintah tidak berarti menutup ruang kritik. Masukan yang disampaikan secara proporsional diperlukan agar kebijakan publik semakin efektif dan tepat sasaran.

Dalam konteks pengelolaan aset negara dan pendidikan, Mardani berharap pemerintah memastikan setiap kebijakan strategis memiliki tata kelola yang baik serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Ia menilai penguatan ekonomi nasional perlu berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Keberhasilan pembangunan, menurutnya, tidak cukup diukur dari besarnya investasi atau kelengkapan fasilitas, tetapi juga dari manfaat yang dirasakan masyarakat, termasuk meningkatnya kesejahteraan guru dan kualitas pendidikan nasional. (HDS)